Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 425/PJ.312/2006

TENTANG

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS SPONSORSHIP

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxx tanggal xxx perihal Permohonan Fasilitas Pembebasan Pajak
atas Sponsorship, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa XXX PT. ABC selaku pihak penyelenggara Kejuaran Dunia
Balap Mobil Antar Negara Al Grand Prix of Nation memohon pembebasan pajak bagi pemberi maupun
penerima dukungan dana sponsorship.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain diatur sebagai berikut :
a. Pasal 4 ayat (1), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk
apapun;
b. Pasal 4 ayat (2), atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan
dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta
berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya
diatur dengan Peraturan Pemerintah;
c. Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1), yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah bantuan
sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat
yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan
antara pihak-pihak yang bersangkutan;
d. Pasal 6 ayat (1) huruf a, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan,
biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus,
gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya
perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali
Pajak Penghasilan.
Dalam memori penjelasannya antara lain dijelaskan bahwa untuk dapat dibebankan sebagai
biaya, pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau
kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek
Pajak;
e. Pasal 9 ayat (1) huruf g, untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena pajak bagi Wajib
Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan,
bantuan, atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf
a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak
orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang
dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
f. Pasal 22 ayat (1), Menteri Keuangan dapat menetapkan bendaharawan pemerintah untuk
memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan
tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor
atau kegiatan usaha di bidang lain;
g. Pasal 22 ayat (2), ketentuan mengenai dasar pemungutan, sifat dan besarnya pungutan, tata
cara penyetoran, dan tata cara pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

3. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2000, antara lain diatur sebagai berikut :
a. Pasal 3A ayat (1), Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;
b. Pasal 4, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :
1) Huruf a, penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
Pengusaha;
2) Huruf b, impor Barang Kena Pajak;
3) Huruf c, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
Pengusaha;
4) Huruf d, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean;
5) Huruf e, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean; atau
6) Huruf f, ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;
c. Pasal 4A ayat (2) jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis
Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, penetapan jenis barang yang
tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan
atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut :
1) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari
sumbernya;
2) barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
3) makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan
sejenisnya;
4) uang, emas batangan, dan surat-surat berharga;
d. Pasal 4A ayat (3) jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis
Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, penetapan jenis jasa yang
tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan
atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut :
1) jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
2) jasa di bidang pelayanan sosial;
3) jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
4) jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
5) jasa di bidang keagamaan;
6) jasa di bidang pendidikan;
7) jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
8) jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
9) jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
10) jasa di bidang tenaga kerja;
11) jasa di bidang perhotelan;
12) jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan
secara umum.

4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, antara lain diatur
sebagai berikut :
a. Pasal 2 ayat (1), yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan;
b. Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 3 dan angka 13, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemindahan hak karena hibah dan hadiah;
c. Pasal 5, tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
d. Pasal 6 ayat (1), dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehen Objek Pajak;
e. Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf n, Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), dalam hal hibah dan hadiah adalah nilai pasar;
f. Pasal 6 ayat (3), apabila Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
huruf a sampai dengan n tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak
yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya
perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan
Bangunan;
g. Pasal 8 ayat (1), Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak
dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak;
h. Pasal 8 ayat (2), besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak
dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak.

5. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan
atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomro 79 Tahun 1999, antara lain diatur sebagai berikut :
a. Pasal 1 ayat (2) huruf a, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak,
pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak
lain selain pemerintah;
b. Pasal 4 ayat (1), besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dan Pasal 3 ayat (1) adalah 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan;
c. Pasal 4 ayat (2), nilai pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai yang
tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah
dan/atau bangunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994;
d. Pasal 4 ayat (3), Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Nilai Jual
Objek pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun
yang bersangkutan, atau dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dimaksud belum
terbit, adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun pajak
sebelumnya;
e. Pasal 5 huruf c, dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah orang pribadi atau
badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan hibah yang
diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada
badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk
koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada
hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak
yang bersangkutan.

6. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut
Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat, dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan
Pelaporannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
236/KMK.03/2003, antara lain diatur sebagai berikut :
a. Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
atas impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah
persen) dari nilai impor dan yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% (tujuh setengah
persen) dari nilai impor;
b. Pasal 2 ayat (2), nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea
Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan
lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di
bidang impor;
c. Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3), dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
adalah impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan
Nilai barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan.

7. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
a. Pembebasan Pajak Penghasilan atas sponsorship dalam rangka Kejuaraan Dunia Balap Mobil
Antar Negara Al Grand Prix of Nation tidak diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan,
namun demikian sepanjang sponsorship yang diterima atau diperoleh PT ABC (penerima
dukungan dana sponsorship) merupakan bantuan sumbangan yang tidak ada hubungan
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang
bersangkutan, maka sumbangan tersebut bagi PT ABC (penerima dukungan dana
sponsorship) tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan dan bagi pemberi dukungan
dana sponsorship tidak boleh dikurangkan sebagai biaya dalam menentukan besarnya
Penghasilan Kena pajak pemberi dukungan dana sponsorship;
b. Sepanjang sponsorship yang diterima atau diperoleh PT ABC (penerima dukungan dana
sponsorship) tidak termasuk dalam penegasan huruf a di atas atau merupakan bantuan
sumbangan yang ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan
antara pihak-pihak yang bersangkutan, maka sponsorship tersebut bagi PT ABC (penerima
dukungan dana sponsorship) termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan;
c. Atas sponsorship berupa pengalihan tanah dan atau bangaunan, termasuk hibah, dari
pemberi dukungan dana sponsorship kepada PT ABC (penerima dukungan dana sponsorship)
terutang pajak sebagai berikut :
1) Bagi pemberi dukungan dana sponsorship terutang Pajak Penghasilan sebesar 5%
(lima persen) dari jumlah bruto nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta
Pengalihan Hak atas tanah dan/atau bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah
dan/atau bangunan menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan tahun yang bersangkutan, atau dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang dimaksud belum terbit, adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang tahunn pajak sebelumnya; dan
2) Bagi PT ABC (penerima dukungan dana sponsorship) terutang Bea perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan sebesar 5% (lima persen) dari nilai yang tertinggi antara
nilai pasar tanah dan bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan,
setelah dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak;
d. Atas sponsorship berupa impor oleh PT ABC (penerima dukungan dana sponsorship) terutang
Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor sepanjang
menggunakan API atau sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor sepanjang tidak
menggunakan API;
e. Atas penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan apda butir 3 huruf c dan
atau penyerahan jasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada butir 3 huruf d, tidak
terutang/dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
f. Namun demikian, atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa selain sebagaimana
diatur dalam penegasan huruf e di atas tetap terutang/dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Demikian kami sampaikan.

Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan :
1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
3. Direktur Pajak Penghasilan;
4. Direktur Pajak Pertambahan Nilai dan PTLL;
5. Direktur Peraturan Perpajakan;
6. Ketua Umum KONI Pusat;
7. XXX PT ABC.

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan