Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 384/PJ.52/2006

TENTANG

PENEGASAN FASILITAS PPN ATAS PEMBELIAN MESIN BARU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal XXX hal Penegasan Fasilitas PPN atas Pembelian
Mesin Baru dan berdasarkan surat Saudara Nomor : XX tanggal XXX hal Penegasan Fasilitas Tidak Dipungut
PPN Atas Pembelian Mesin DPIL oleh PDKB, dapat kami jelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat tersebut secara garis besar memuat :
a. Perusahaan Saudara adalah Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) yang melaksanakan
pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) berupa
mesin baru dan/atau peralatan pabrik untuk dipergunakan secara langsung dalam proses
produksi di perusahaan Saudara.
b. Saudara meminta penegasan apakah perusahaan Saudara memperoleh fasilitas PPN dan
PPnBM tidak dipungut atas pembelian mesin baru tersebut.

2. Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut :
a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 :
1. pasal 4 huruf a mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan
Barang Kena Pajak di dalam Daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
2. Pasal 16B (1) huruf a mengatur bahwa dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan
bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara
waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk kegiatan di
kawasan tertentu atau tempat tertentu didalam Daerah Pabean.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Barang Kena Pajak
Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46
tahun 2003 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 371/KMK.03/2003 jo Keputusan Dirjen
Pajak Nomor : 234/PJ/2003, mengatur antara lain :
1. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah barang modal berupa
mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak
termasuk suku cadang;
2. Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang
modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan secara
langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena pajak
yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai.
3. Dalam hal Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan
kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak saat impor dan atau perolehan, waktu Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan
tetap wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak barang modal tersebut
dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan.
4. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan tidak dibayar, Direktur Jenderal Pajak
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi sesuai
ketentuan yang berlaku.
5. Pengusaha Kena Pajak yang mengimpor dan atau menerima penyerahan Barang Kena
Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1
huruf a, diwajibkan mempunyai surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak cq Kepala Kantor Pelayanan Pajak dimana
Perusahaan Saudara terdaftar.
6. Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak cq
Kepala Kantor Pelayanan Pajak dimana Perusahaan Saudara terdaftar dengan
melampirkan dokumen impor dan atua dokumen pembelian yang bersangkutan.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat jo Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.04/2004,
tidak memberikan fasilitas PPN dan PPnBM tidak dipungut atas pembelian mesin oleh PDKB
dari DPIL.

3. Berdasarkan ketentuan pada angka 2 serta memperhatikan isi surat Saudara pada angka 1 dengan ini
kami tegaskan bahwa :
a. Atas pembelian mesin dan atau peralatan pabrik sebagaimana tersebut dalam angka 1 tidak
memperoleh fasilitas PPN dan PPnBM tidak dipungut.
b. Namun demikian atas pembelian tersebut dapat dibebaskan dari pengenaan PPN sepanjang
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PP 12 Tahun 2001 sebagaimana telah
beberapa kai diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003 tersebut
dalam angka 2 huruf c di atas dan Perusahaan Saudara wajib mempunyai Surat Keterangan
Bebas PPN yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan Surat Keterangan
Bebas PPN dimaksud dapat diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak ditempat perusahaan
Saudara terdaftar.

Demikian untuk dimaklumi.

Pjs. Direktur,

ttd.

Robert Pakpahan
NIP. 060060167

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan.

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan