Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 484/PJ.313/2006

TENTANG

PENEGASAN PERLAKUAN PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXXXX tanggal 26 Juli 2005 perihal tersebut di atas, dengan ini
disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
a. United Nation – Office for Coordination of Humanitarian Affairs (UN – OCHA) salah satu
organisasi di bawah Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bermaksud akan menyewa
asset milik Bank Mandiri di Banda Aceh;
b. Saudara memohon penjelasan mengenai perlakuan perpajakan atas permasalahan di atas.

Pajak Penghasilan

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh), antara lain diatur bahwa :
a. Pasal 1; Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima
atau diperolehnya dalam tahun pajak;
b. Pasal 3 huruf c; tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah
organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan,
dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, tidak menjalankan usaha atau
kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman
kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
c. Pasal 4 ayat (2); atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya,
penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari
pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya,
pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 terutang Pembayaran Pajak Penghasilan
atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 dan peraturan pelaksanaan lebih lanjut dalam Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ/2002,
antara lain diatur bahwa :
a. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah
dan/atau bangunan wajib dipotong/dibayar Pajak Penghasilan;
b. Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib
Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau
bangunan adalah sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan
dan bersifat final;
c. Dalam hal penyewa adalah Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar
negeri lainnya dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, pihak
penyewa wajib memotong Pajak Penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau
terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana lebih dahulu terjadi.
d. Penyetoran sendiri oleh yang menyewakan dalam hal penyewa adalah orang pribadi atau
bukan Subjek Pajak, selain yang tersebut pada huruf c.

4. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-organisasi
Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk sebagai Subjek
Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
601/KMK.03/2005, antara lain diatur bahwa :
a. Pasal 2 ayat (1); organisasi-organisasi internasional bukan merupakan Subjek Pajak
Penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut yaitu Indonesia menjadi anggota
organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada Pemerintah yang dananya
berasal dari iuran para anggota;
b. Pasal 2 ayat (2); organisasi internasional yang berbentuk kerjasama teknik dan atau
kebudayaan bukan merupakan Subjek Pajak Penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai
berikut yaitu kerjasama teknik tersebut memberi manfaat pada Negara/Pemerintah Indonesia,
tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia;
c. Pasal 2 ayat (3); organisasi-organisasi internasional yang memenuhi syarat sebagai bukan
Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini.

5. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002
tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain diatur sebagai berikut :
a. Pasal 2 huruf a; penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15%
(lima belas persen) dari Perkiraan Penghasilan Neto adalah sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat
final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996;
b. Pasal 3; Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan persewaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat
final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996, adalah sebesar 40% (empat
puluh persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

Pajak Pertambahan Nilai

6. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain diatur sebagai berikut :
a. Pasal 1 angka 15; jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau
perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak
tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena
pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;
b. Pasal 1 angka 13; badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan
perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang
sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
c. Pasal 1 angka 14; pengusaha adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam
angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor
barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak
berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar
Daerah Pabean;
d. Pasal 3A ayat (1); pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 huruf a, huruf c atau huruf f wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang;
e. Pasal 4 huruf c; Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di
dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000
tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, diatur bahwa jenis jasa
yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, adalah :
1) Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
2) Jasa di bidang pelayanan sosial;
3) Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
4) Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
5) Jasa di bidang keagamaan;
6) Jasa di bidang pendidikan;
7) Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
8) Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
9) Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
10) Jasa di bidang tenaga kerja;
11) Jasa di bidang perhotelan; dan
12) Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara
umum.

8. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.01/1998 tentang Pemberian Restitusi/
Pembebasan PPN dan/atau PPn BM kepada Perwakilan Negara Asing, Badan International serta
Pejabat/Tenaga Ahlinya, antara lain mengatur :
a. Pasal 1 ayat (1); atas pembelian Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang
dilakukan oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan International di Indonesia yang
memperoleh kekebalan diplomatik serta Pejabat/Tenaga Ahlinya dibebaskan PPN dan/atau
PPnBM;
b. Pasal 1 ayat (2); pembebasan PPN dan/atau PPnBM kepada Perwakilan Asing hanya diberikan
alas azas timbal balik.

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini dapat diberikan penegasan sebagai berikut :

Pajak Penghasilan
a. Mengingat bahwa United Nation – Office for Coordination of Humanitarian Affairs (UN-OCHA)
tidak tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000
tentang Organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional
yang Tidak Termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.03/2003, maka UN – OCHA merupakan
Subjek Pajak Penghasilan. Dengan demikian, UN – OCHA wajib memenuhi kewajiban Pajak
Penghasilan;
b. Dalam hal penghasilan sewa yang diterima atau diperoleh PT PIM dari penyewaan asset milik
Bank Mandiri di Banda Aceh berupa tanah dan atau bangunan, maka UN-OCHA wajib
melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% (sepuluh persen)
dari jumlah bruto nilai persewaan dan bersifat final;
c. Dalam hal penghasilan sewa yang diterima atau diperoleh PT PIM dari penyewaan asset milik
Bank Mandiri di Banda Aceh berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan
harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau
bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 29 tahun 1996 maka UN-OCHA wajib melakukan pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% x 40% atau 6% (enam persen) dari jumlah bruto tidak
termasuk PPN.

Pajak Pertambahan Nilai
d. Jasa penyewaan asset bukan merupakan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, sehingga atas
penyerahan jasa penyewaan asset milik Bank Mandiri di Banda Aceh yang dilakukan oleh PT
PIM kepada Unite Nation – Office for Coordination of Humanitarian Affairs (UN – OCHA)
terutang PPN;
e. Namun demikian, apabila UN – OCHA merupakan Badan International di Indonesia yang
memperoleh kekebalan diplomatik berdasarkan azas timbal balik maka atas penyerahan jasa
penyewaan asset tersebut dibebaskan dari pengenaan PPN.

Demikian penegasan kami harap maklum.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur,

ttd.

Gunadi
NIP 060044247

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan