Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 538/PJ.313/2006

TENTANG

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS INSTALASI KABEL LAUT

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXXXX tanggal 2 Juni 2006 perihal Konfirmasi Pengenaan Pajak
Penghasilan, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam surat Saudara dikemukakan bahwa :
a. Menunjuk surat NEC Corporation kepada TELKOM perihal Tax Issues for Ring JASUKA
Backbone tanggal 23 Mei 2006, Saudara mohon konfirmasi perihal Pengenaan Pajak
Penghasilan yang tepat atas pengadaan barang dan jasa oleh Telkom melalui NEC Corporation
Jepang;
b. Telkom telah mengadakan kerjasama dengan NEC Corporation Jepang dalam penggelaran
kabel laut yang saat ini sudah diselesaikan;
c. Impor barang dilakukan oleh Telkom;
d. Pada saat penagihan atas penyelesaian pekerjaan tersebut, pihak NEC Corporation Jepang
bekerja sama dengan BUT-NEC Corporation (di Indonesia) mengajukan permintaan agar
dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 6% (enam persen) dari nilai jasa;
e. Telkom belum sependapat dengan permintaan NEC Corporation tersebut dan akan
mengenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), mengingat :
– BUT-NEC Corporation tidak tercantum pada kontrak;
– Tagihan atas penyelesaian pekerjaan tersebut bukan dari BUT NEC Corporation, tapi
dari NEC Corporation Jepang;
f. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara mohon konfirmasi tentang aturan
perpajakan yang dijadikan acuan :
– Apakah dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 6% dengan pertimbangan NEC
Corporation Jepang telah memenuhi persyaratan BUT; atau
– Apakah dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 10% dengan pertimbangan karena
Perwakilan NEC Corporation di Indonesia (BUT) tidak dicantumkan dalam kontrak,
sementara tagihan/invoice atas penyelesaian pekerjaan dilakukan langsung dari NEC
Corporation Jepang bukan BUTnya.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain diatur sebagai berikut :
a. Pasal 4 ayat (1), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk
apapun.
b. Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2), atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan
dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau tern tang oleh badan pemerintah, Subyek Pajak
badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan
perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap,
dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari
perkiraan penghasilan neto atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen,
jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
c. Pasal 23 ayat (2), besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain sebagaimana
dimaksud dalam ayat (I) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
d. Pasal 32A, pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain
dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.

3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa
Konstruksi, antara lain diatur sebagai berikut :
a. Pasal 3, usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha jasa
konstruksi.
b. Pasal 4 ayat (3), usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa
pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau
tata lingkungan.
c. Pasal 7 ayat (1) huruf d, bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari
antara lain bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan
transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan
pemancar radio, telekomunikasi, dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan
telekomunikasi, sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir, termasuk
perawatannya.

4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, antara lain diatur sebagai berikut :
a. Pasal 1 ayat (1), atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan Pajak Penghasilan
berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan.
b. Pasal 2 ayat (1) huruf a, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dikenakan pemotongan pajak berdasarkan
Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan oleh pengguna jasa, dalam hal pengguna jasa
adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang
pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai
pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pada saat pembayaran uang muka dan termijn.

5. Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Jepang diatur sebagai berikut:
a. Pada paragraph 1 of Article 7,
The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting
State unless the enterprise carries on business in the other Contracting Slate through a
permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid,
the profits of the enterprise may be taxed in that other Contracting State but only so much of
them as is attributable to that permanent establishment.
b. Pada paragraph 1 of Article 5,
For the purposes of this Agreement, the term “permanent establishment” means a fixed place
of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
c. Pada paragraph 3 of Article 5,
A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment
only if it lasts more than six months.

6. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa Lain dan
Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c UU Pajak
Penghasilan, antara lain diatur sebagai berikut :
a. Pasal 1 ayat (1), dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus
untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya,
termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya.
b. Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa
konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian
jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara
pemberian jasa dengan material/barang, akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.
c. Pasal 4, jenis jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Neto atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa
konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2000 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal
Pajak ini.

Dalam Lampiran II angka 2 hum PC diatur bahwa atas jasa instalasi/pemasangan peralatan, besarnya
perkiraan penghasilan neto adalah sebesar 40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

Dalam Lampiran II angka 3 diatur bahwa atas jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/
pemeliharaan/perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV
kabel, sepanjang jasa tersebut dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang
konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, besarnya perkiraan
penghasilan neto adalah sebesar 13 1/3% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

Dalam Lampiran II angka 4 diatur bahwa atas jasa perencanaan konstruksi dan jasa pengawasan
konstruksi, besarnya perkiraan penghasilan neto adalah sebesar 26 2/3% dari jumlah bruto tidak
termasuk PPN.

7. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diberikan penegasan sebagai berikut :
a. Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan proyek instalasi kabel laut adalah termasuk definisi
laba usaha (business profit) yang dikenakan pajak di Indonesia apabila terdapat Bentuk
Usaha Tetap (Permanent Establishment) di Indonesia;
b. Mengingat kegiatan proyek instalasi kabel laut oleh NEC Corporation berlangsung lebih dari
enam bulan, maka NEC Corporation dianggap memiliki BUT di Indonesia dan atas penghasilan
tersebut dikenakan pajak di Indonesia;
c. Dalam hal BUT NEC Corporation bukan merupakan perusahaan yang ruang lingkup
pekerjaannya di bidang konstruksi dan tidak mempunyai sertifikasi sebagai pengusaha
konstruksi, maka atas jasa instalasi/pemasangan kabel laut termasuk dalam pengertian jasa
instalasi/pemasangan peralatan yang wajib dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Telkom sebesar
15% x 40% atau 6% (enam persen) dari jumlah bruto jasa tidak termasuk PPN, kecuali
apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan
material/barang, maka PPh Pasal 23 akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

Demikian untuk dimaklumi.

Pjs. Direktur,

ttd.

Erwin Silitonga
NIP 060044577

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan