Peraturan pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 146/PJ.43/2006

TENTANG

PPh PASAL 21 ATAS KARYAWAN PEMERINTAH DAERAH

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxx tanggal 20 Juni 2006 perihal seperti pada pokok surat dengan
ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa :
a. Dengan adanya otonomi daerah, terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam hubungan
antara APBN dengan APBD atau Kas Daerah dengan Kas Pemerintah Pusat dimana saat ini
antara kedua hal tersebut terdapat pemisahan yang sangat tegas. Gaji karyawan Pemerintah
Daerah (Pemda) tidak lagi dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui Departemen Keuangan
melainkan dibayar oleh Pemda melalui dana APBD dengan mekanisme pembayaran keuangan
daerah. Otonomi daerah juga membuat Pemda harus menanggung pembayaran PPh atas
karyawan tersebut yang dikeluarkan untuk membayar gaji dan membayar tanggungan PPh
Pasal 21 ke kas Pemerintah Pusat.
b. Permasalahan muncul sehubungan dengan berlakunya :
– Keputusan Menteri Keuangan Nomor 70/KMK.03/2003 tanggal 17 Februari 2003
tentang Pajak Penghasilan yang Diterima Pekerja sampai dengan Sebesar Upah
Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota yang berlaku sejak tanggal 2
Januari 2003;
– Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003
tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan
Pekerja dari Pekerjaan yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2003.
Pemda berpendapat bahwa yang dimaksud dengan istilah Pajak Ditanggung Pemerintah adalah
Pemerintah Pusat yang menanggung PPh Pasal 21 karyawan sehingga terdapat perlakuan
yang sama dengan Wajib Pajak pada umumnya (karyawan swasta) yang pajaknya ditanggung
oleh Pemerintah Pusat, sehingga atas keterlambatan penerapan penghitungan menurut
ketentuan di atas yang mengakibatkan kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 yang ditanggung
oleh Pemda seharusnya dapat dilakukan mekanisme kompensasi kelebihan pembayaran pajak.
Hal ini juga sesuai dengan kebijakan kompensasi yang pernah diberlakukan Pemerintah Pusat
ketika terjadi perubahan tarif PPh yaitu melalui SE DJA No. 5E-49/A/2002 tentang Perubahan
Tarif PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,
dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau
Keuangan Daerah.
c. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Saudara memohon penegasan mengenai Pajak
Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah untuk pegawai Pemda.

2. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang
Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, diatur bahwa atas penghasilan yang
diterima oleh Pejabat Negara berupa gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau
imbalan sejenisnya, dan penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/POLRI
berupa gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji, yang dibebankan kepada
Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang ditanggung
Pemerintah.

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 yang selanjutnya diatur dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung Pemerintah
atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan, antara lain diatur bahwa pekerja yang mendapat perlakuan
Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
yang bekerja sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap pada suatu pemberi kerja di Indonesia,
yang menerima gaji, upah serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang
sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan. Jumlah PPh yang Ditanggung Pemerintah
adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan dari pekerjaan sampai dengan
Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.

4. Berdasarkan butir Konsideran dan Penjelasan Umumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003
diterbitkan dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
khususnya kelompok pekerja yang berada pada lapisan bawah dengan memberikan fasilitas
keringanan beban Pajak Penghasilan.

5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah adalah sebagai berikut :
1) Bagi PNS Daerah berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota
TNI/POLRI, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan
Negara atau Keuangan Daerah (APBN atau APBD);
2) Bagi para pekerja lainnya selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/
POLRI, dan Para Pensiunan berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2003;
3) Atas penghasilan berupa gaji atau gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lainnya
yang terkait atau imbalan sejenisnya yang diterima atau diperoleh Pejabat Negara,
Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI yang bersumber dari keuangan negara
(APBN), Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah dan dibebankan pada
keuangan negara (APBN). Sedangkan yang bersumber dari keuangan daerah (APBD)
ditanggung oleh Pemerintah dan dibebankan pada keuangan daerah (APBD);
b. Sesuai dengan penegasan pada butir a, sepanjang perhitungan PPh Pasal 21 telah dilakukan
dengan benar, maka tidak terdapat kelebihan pembayaran PPh Pasal 21;
c. Contoh perhitungan PPh Pasal 21 secara lengkap terdapat dalam Lampiran Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor 15/PJ./2006. Sesuai dengan penegasan pada butir a, maka jumlah PPh
Pasal 21 yang terutang disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan
Giro.

Demikian agar Saudara maklum.

A.n. Direktur Jenderal,
Direktur

ttd.

Sumihar Petrus Tambunan
NIP 060055232

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pajak.

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan