Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 154/PJ.43/2006

TENTANG

KOMPENSASI PPh PASAL 21

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat Nomor: xxx tanggal 27
April 2006 perihal seperti pada pokok surat dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa bendaharawan KPU Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) telah
memotong PPh Pasal 21 terhadap anggota KPU berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Keputusan KPU Nomor
89 Tahun 2003 yang mengatur bahwa PPh Pasal 21 (15% dari bruto) dipungut terhadap uang
kehormatan, uang lembur dan penghasilan lain dari personil Badan Penyelenggara Pemilu.
Bendaharawan KPU telah melakukan pemotongan dari bulan Juni s.d. Desember 2003 dan Januari
s.d. Desember 2004.

Namun dalam penjelasan Pasal 21 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 diatur bahwa Pejabat
Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan anggota TNI/POLRI dikenakan tarif 15%, sedangkan anggota
KPU Provinsi Kalbar bukan berstatus Pejabat Negara, PNS, maupun anggota TNI/POLRI dengan
penghasilan di bawah Rp. 25.000.000,00, sehingga dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 5%.
Dengan demikian, dalam melakukan pemotongan atas PPh Pasal 21 anggota KPU terdapat kelebihan
dalam pemotongan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Saudara memohon supaya dapat melakukan kompensasi
atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut.

2. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, diatur bahwa
pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa,
atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang
pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

3. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21
dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15/PJ./2006 diatur antara lain bahwa :
a. Pasal 21 ayat (4), apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21,
maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan
berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan;
b. Pasal 22
– Ayat (1), dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak
berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai
tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
– Ayat (4), apabila jumlah pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih
rendah daripada jumlah pajak yang telah dipotong, kelebihannya diperhitungkan
dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan
kembali;
c. Pasal 23 ayat (9), dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam satu tahun takwim
lebih kecil daripada PPh Pasal 21 yang telah disetor, kelebihan tersebut diperhitungkan dengan
PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan tahunan, dan
jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun
berikutnya.

4. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-40/PJ.43/1999 tanggal 23 September
1999 tentang Kelebihan Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 21, diatur bahwa apabila setelah tahun
takwim berakhir, setelah dilakukan penghitungan kembali ternyata jumlah PPh Pasal 21 untuk
karyawan-karyawan tertentu terdapat kelebihan pemotongan yang akhirnya mengakibatkan SPT
Tahunan PPh Pasal 21 menunjukkan lebih bayar, maka penanganannya supaya dilakukan sebagai
berikut :
a. Antara pemberi kerja dengan karyawan tertentu
Kelebihan tersebut diperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji bulan pada waktu
dilakukan penghitungan kembali, dan apabila masih terdapat kelebihan selanjutnya dapat
diperhitungkan dengan pajak yang terutang untuk gaji bulan-bulan berikutnya (Lampiran I-A
SPT Tahunan PPh Pasal 21 angka 24 Formulir 1721-A.1). Dengan demikian pemberi kerja telah
memperhitungkan kelebihan tersebut dengan pembayaran PPh Pasal 21 untuk bulan atau
bulan-bulan berikutnya setelah penghitungan kembali. Apabila karyawan tersebut berhenti
bekerja pada waktu bulan dilakukan penghitungan kembali PPh Pasal 21 secara tahunan,
maka kelebihan tersebut oleh pemberi kerja dikembalikan kepada karyawan yang
bersangkutan bersamaan dengan saat pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21;
b. Antara pemberi kerja dengan Kantor Pelayanan Pajak
Atas kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21
harus dilakukan tindakan penelitian atau pemeriksaan oleh KPP dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan sejak diterimanya SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk memastikan jumlah PPh
Pasal 21 yang seharusnya terutang. Oleh karena atas kelebihan pembayaran PPh Pasal 21
tersebut telah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan dilakukannya
penghitungan kembali atau bulan-bulan berikutnya, maka jumlah ini diperlakukan sebagai
pengurang dari seluruh PPh Pasal 21 yang telah disetor yang dikreditkan dengan jumlah PPh
Pasal 21 yang terutang untuk tahun yang bersangkutan;

Contoh :
PPh Pasal 21 tahun 1999 yang terutang
menurut hasil penelitian atau pemeriksaan ………………………………. Rp. a,-

Kredit pajak:
PPh Pasal 21 yang telah dipotong
dan disetor selama tahun 1999 ………………………………. Rp. b,-
Kelebihan PPh Pasal 21 menurut SPT tahun 1999
yang telah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21
bulan ……………………………… Rp. c,- ………………………………. Rp. d,-
Sisa (lebih/kurang/nihil) Rp. (a-d)

Apabila dari hasil penelitian atau pemeriksaan tersebut (a-d) menunjukkan hasil akhir :
(1) Sisa lebih, berarti Pemberi Kerja telah membayar PPh Pasal 21 lebih dari semestinya
sehingga diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
(2) Kurang, berarti Pemberi Kerja membayar PPh Pasal 21 kurang dari semestinya
sehingga diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
(3) Nihil, berarti Pemberi Kerja telah membayar PPh Pasal 21 sesuai dengan yang
semestinya sehingga diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKIN);
c. Dalam hal kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 berkaitan dengan karyawan yang mempunyai
NPWP, maka kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 untuk karyawan tersebut tidak dapat
dikembalikan kepada karyawan tersebut melalui Pemberi Kerja karena PPh Pasal 21 akan
dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang dalam SPT Tahunan Orang Pribadi
karyawan yang bersangkutan. Dengan kata lain pengembalian kelebihan pemotongan PPh
Pasal 21 bagi karyawan yang memiliki NPWP bukan dilakukan oleh pemberi kerja tetapi
menggunakan mekanisme SPT Tahunan Orang Pribadi karyawan yang bersangkutan.

5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Atas kelebihan setoran PPh Pasal 21 bagi anggota KPU Provinsi Kalbar yang berstatus bukan
Pejabat Negara, PNS, dan anggota TNI/POLRI sebagaimana tersebut pada angka 1 agar
ditindaklanjuti dengan mekanisme kompensasi, bukan restitusi, melalui Kantor Pelayanan
Pajak setempat;
b. Dalam melakukan penelitian atau pemeriksaan atas kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 yang
dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 Bendaharawan KPU Provinsi Kalbar agar
memperhatikan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-40/PJ.43/1999
tentang Kelebihan Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 21, terutama butir 4 di atas,
khususnya penangananantara Pemberi Kerja dengan Kantor Pelayanan Pajak.

Demikian agar Saudara maklum.

A.n. Direktur Jenderal,
Direktur

ttd.

Sumihar Petrus Tambunan
NIP 060055232

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pajak.

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan