Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 158/PJ.75/2006

TENTANG

PERMINTAAN USULAN PENCEGAHAN WP/PP BEPERGIAN KE LUAR NEGERI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka mengamankan penerimaan negara tahun 2006 dari sektor pajak, diminta kepada seluruh unit
kerja Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan penagihan aktif terhadap penunggak pajak. Salah satu
penagihan aktif yang dapat dilakukan adalah berupa pencegahan Penanggung Pajak bepergian ke Luar Negeri.
Tindakan pencegahan hanya dapat dilaksanakan secara sangat selektif dan hati-hati. Untuk itu, agar
pelaksanaan pencegahan berjalan efektif, Saudara diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang :
a. Mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
b. Diragukan itikad baik untuk melunasi utang pajaknya.

2. Data yang harus dilengkapi dalam usulan
a. Wajib Pajak Badan
1. Nama Wajib Pajak
2. NPWP
3. Alamat
4. Jumlah tunggakan
5. Nama penanggung pajak
6. NPWP penanggung pajak (jika ada)
7. Jabatan (Direktur, Komisaris Utama, Pengurus)
8. Alamat
9. Jenis kelamin
10. Kewarganegaraan
11. Tanggal lahir
12. Nomor dan atau Foto copy identitas (KTP, SIM, Paspor)
13. Foto copy Akta pendirian badan usaha dan perubahan dan Lampiran SPT Tahunan
terakhir.
b. Wajib Pajak Orang Pribadi
1. Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak atau ahli waris
2. NPWP
3. Tanggal lahir
4. Alamat rumah
5. Alamat kantor
6. Pekerjaan
7. Jenis Kelamin
8. Kewarganegaraan
9. Nomor dan atau Foto copy identitas (KTP, SIM, Paspor)
c. Untuk usulan Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi agar melengkapi data tambahan :
1. Daftar tunggakan Wajib Pajak.
2. Upaya hukum yang telah dan sedang dilakukan Wajib Pajak dan melampirkan
putusan (jika ada).
3. Penjelasan dasar koreksi atas timbulnya utang pajak sesuai Laporan Pemeriksaan
Pajak (LPP).
4. Mencantumkan nomor urut penunggak pajak terbesar di KPP/KPPBB yang
bersangkutan dan apabila yang diusulkan bukan penunggak pajak terbesar, agar
membuat penjelasan mengapa Wajib Pajak yang lebih besar peringkatnya tidak
diusulkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Direktur,

ttd.

Amri Zaman
NIP 060062945

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Sekretaris Direktur Jenderal Pajak;
3. Kepala Kantor Wilayah seluruh Indonesia;
4. Kepala Kantor Pemeriksaan Pajak seluruh Indonesia.

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan