Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 198/PJ.42/2006

TENTANG

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA BERSAMA (JOINT COST)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxx tanggal 13 April 2006 perihal Alokasi Biaya Bersama (Joint
Cost) atas Penghasilan Iuran JHT dan Non JHT PT Jamsostek (Persero), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai
berikut :

1. Dalam surat tersebut antara lain dikemukakan bahwa :
a. Kegiatan usaha PT Jamsostek dikelompokkan menjadi 2:
– Program JHT yang bukan merupakan Objek Pajak;
– Program JKK, JK dan JPK yang merupakan Objek Pajak;
b. Perusahaan menyelenggarakan pembukuan yang terpisah atas biaya-biaya yang berkaitan
langsung dengan kedua program tersebut;
c. Atas biaya-biaya bersama (joint cost) yang tidak dapat dipisahkan atau diidentifikasikan per
program, untuk tahun pajak 2005 perusahaan membebankannya secara proporsional
berdasarkan perbandingan penerimaan iuran JHT dan non JHT. Hal ini mengikuti hasil
pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun pajak 2004;
d. Saudara mohon penegasan atas pembebanan biaya bersama untuk tahun pajak 2005 tersebut.

2. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, besarnya
Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan
berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan.

Dalam penjelasan ayat ini antara lain dijelaskan bahwa untuk dapat dibebankan sebagai biaya,
pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Dengan
demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Contoh:
Dana Pensiun A yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan memperoleh
penghasilan bruto yang terdiri dari :
a. penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak
sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h sebesar Rp. 100.000.000,00
b. penghasilan bruto lainnya sebesar Rp. 300.000.000,00
Jumlah penghasilan bruto Rp. 400.000.000,00

Apabila seluruh biaya adalah sebesar Rp. 200.000.000,00 maka biaya yang boleh dikurangkan untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan adalah sebesar 3/4 X Rp. 200.000.000,00 =
Rp. 150.000.000,00.

3. Berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan
Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun berjalan, pengeluaran dan
biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak
dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak.

4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :
a. Joint cost adalah pengeluaran atau biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara suatu penghasilan dan sekaligus berhubungan
langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
lainnya;
b. Joint cost yang menjadi dasar alokasi pembebanan dalam rangka menghitung besarnya
Penghasilan Kena Pajak adalah joint cost setelah dilakukan penyesuaian/koreksi fiskal sesuai
dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 beserta peraturan
pelaksanaannya;
c. Pembebanan joint cost sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, dialokasikan secara
proporsional berdasarkan perbandingan jumlah penghasilan bruto yang merupakan Objek
Pajak (penerimaan iuran non JHT) terhadap total penghasilan bruto yang merupakan Objek
Pajak maupun yang bukan Objek Pajak.

Demikian penegasan kami harap maklum.

Direktur

ttd.

Sumihar Petrus Tambunan
NIP 060055232

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan;
3. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus;
4. Kepala KPP BUMN.

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan