Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 506/PJ.53/2006

TENTANG

PERLAKUAN PPN ATAS PEMBELIAN RUANGAN UNTUK TEMPAT IBADAH

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal XXX hal Pajak Pertambahan Nilai Tempat Ibadah,
dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa :
a. Tim Pembangunan Gedung XXX Jakarta (TPGXXX) melakukan pembelian sebuah ruangan
yang merupakan bagian dari sebuah gedung Mal yang akan digunakan sebagai tempat ibadah
sekaligus kantor gereja.
b. Atas pembelian ruangan tersebut, Tim Pembangunan Gedung XXX meminta penjelasan :
– Apakah atas transaksi tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
– Apabila dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai, apakah Tim Pembangunan Gedung
XXX dapat diberikan Surat Keterangan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai?

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah mengatur antara lain :
a. Pasal 4 huruf a, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena
Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
b. Pasal 16B, bahwa Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak
dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau
dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk :
a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean;
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai menetapkan kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai,
namun ruangan yang merupakan bagian gedung Mal yang akan digunakan untuk tempat ibadah tidak
termasuk kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

4. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau
Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
mengatur tentang Barang Kena Pajak Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai, namun ruangan yang merupakan bagian gedung Mal yang akan digunakan
untuk tempat ibadah tidak termasuk dalam jenis Barang Kena Pajak tertentu yang penyerahannya
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

5. Berdasarkan uraian butir 2 sampai dengan 4 dalam surat ini, serta memperhatikan isi surat Saudara
pada butir 1 dengan ini ditegaskan bahwa atas pembelian ruangan oleh Tim Pembangunan Gedung
XXX untuk dipergunakan sebagai tempat ibadah tidak termasuk dalam penyerahan Barang Kena Pajak
yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai sehingga atas pembelian tersebut tetap terutang Pajak
Pertambahan Nilai. Oleh karenya, dengan menyesal permohonan pembebasan Pajak Pertambahan
Nilai yang Saudara ajukan tidak daapt dikabulkan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Direktur,

ttd.

Ichwan Fachruddin
NIP 060044568

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan.

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan