Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 563/PJ.331/2006

TENTANG

TANGGAPAN ATAS SURAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN NOMOR: XXX

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXXXX tanggal 15 Juni 2006 perihal sebagaimana dimaksud di atas,
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran dengan surat Nomor xxx tanggal
16 Maret 2006 menolak permohonan pemberian imbalan bunga yang diajukan oleh PT. AKJM
(Wajib Pajak) atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor xxx tentang Pembetulan atas
Kesalahan Tulis atau Hitung STP Bunga Penagihan PPh Pasal 23 Tahun Pajak 1999.
b. Wajib Pajak berpendapat bahwa Wajib Pajak berhak atas pemberian imbalan bunga
sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan kewajiban pada pemerintah
untuk memberikan bunga dengan lama waktu maksimal 24 bulan tanpa ada batasan waktu.
c. Wajib Pajak tidak sependapat dengan KPP Pratama Jakarta Kemayoran yang berpedoman
pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2005 untuk menolak permohonan Wajib
Pajak, mengingat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2005 dimaksud baru
diterbitkan tanggal 06 Juni 2005, sedangkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor xxx
diterbitkan tanggal 1 Juni 2005.

2. Dalam Pasal 47A Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun
2000 (UU KUP) diatur bahwa, terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan yang belum
diselesaikan untuk Tahun Pajak 2000 dan sebelumnya, diberlakukan ketentuan Undang-undang Nomor
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.

3. Dalam Pasal 27A Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur bahwa, apabila pengajuan
keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk selama-
lamanya dua puluh empat bulan.

4. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan
Bunga Kepada Wajib Pajak antara lain diatur hal-hal sebagai berikut :
a. Pasal 2 huruf d. bahwa kelebihan pembayaran sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) dan atau
Pasal 19 ayat (1) karena pengurangan sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau
Putusan Banding, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) KUP.
b. Pasal 3 ayat (4), bahwa Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan
kelebihan pembayaran sanksi administrasi sampai dengan diterbitkannya Keputusan
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.
c. Pasal 4 ayat (1) huruf d, bahwa ketentuan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 berlaku terhadap imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)
yang menyangkut tahun pajak 2001 dan seterusnya.

5. Menanggapi permasalahan yang Saudara sampaikan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
a. Ketentuan Pasal 27A ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP) yang mengatur tentang surat pemberian imbalan
bunga atas kelebihan pembayaran sanksi administrasi hanya berlaku untuk ketetapan pajak
atau pemotongan/pemungutan yang keberatan atau bandingnya diterima sebagian atau
seluruhnya untuk Tahun Pajak 2001 dan seterusnya.
b. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dengan ini ditegaskan bahwa permohonan
imbalan bunga yang Saudara ajukan tidak dikabulkan, mengingat untuk Tahun Pajak 1999
tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan bunga sebagai akibat
diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan atas kesalahan tulis/hitung STP.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. Direktur Jenderal
Pjs. Direktur,

ttd.

Erwin Silitonga
NIP 060044577

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan