Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 567/PJ.51/2006

TENTANG

PENEGASAN ATAS PENGENAAN PPN BM UNTUK BANGUNAN UNIT KOMERSIAL MIRIP RUKO

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal XXX hal Penegasan atas Kelompok Barang Kena
Pajak yang Dikenakan PPn BM, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Dalam surat Saudara tersebut dikemukakan bahwa :
a. PT ABC bergerak di bidang property developer (pengembang). Salah satu proyek perusahaan
ini adalah berupa Pusat Komersial untuk Perkantoran (KKT) dan Perdagangan (KPD) dengan
konsep citiwalk. Konsep bangunan Unit Komersial adalah merupakan perpaduan antara Pusat
Perbelanjaan dan Perdagangan, serta Perkantoran, dengan kondisi fisik dan tujuan
penggunaan :
i. Adanya basement yang menyambung secara keseluruhan yang merupakan tempat
parkir umum bagi pedagang dan pengunjung.
ii. Di tengah-tengah antara blok hadap muka (jalan raya) dan belakang dihubungkan
dengan citiwalk untuk kenyamanan pengunjung.
iii. Pada lantai 2 bangunan ini terdapat jalan tembusan ke masing-masing unit bangunan
komersial lainnya sehingga tercipta suasana sebagaimana layaknya pusat
perbelanjaan atau mall.
iv. Tujuan penggunaan unit komersial seluruhnya hanya untuk kepentingan komersial
seperti cafe, restaurant, sekolah/kursus/pendidikan, showroon, dan tidak untuk
hunian/tempat tinggal.
b. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor :
09913/IMB/2004 tanggal 25 Oktober 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin yang
diberikan adalah mendirikan bangunan baru dengan peruntukan perkantoran atau kawasan
perdagangan dan fasilitasnya (KKT/KPB), bukan untuk hunian.
c. Saudara mohon penegasan bahwa atas penjualan/penyerahan unit komersial tersebut tidak
terutang PPn BM karena semata-mata digunakan untuk tujuan komersial dan tidak merangkap
sebagai hunian.

2. Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 , mengatur bahwa disamping pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
terhadap Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

3. Sesuai Lampiran II Menteri Keuangan Nomor 620/KMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang
Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005, memuat Daftar Mewah Jenis Barang Kena Pajak Yang
Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dengan Tarif sebesar 20%,
antara lain :
b.1. Rumah, termasuk rumah kantor atau rumah toko, yang luas bangunannya 400 m2 atau lebih
atau dengan harga jual bangunannya Rp 3.000.000,- atau lebih per m2 tidak termasuk nilai
tanahnya;
b.2. Apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan luas bangunan 150 m2 atau
lebih atau dengan harga jual bangunannya Rp 4.000.000,- atau lebih per m2 tidak termasuk
nilai tanahnya.

4. Berdasarkan ketentuan dan hal-hal tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa sepanjang bangunan
Unit Komersial untuk Perkantoran dan Perdagangan yang peruntukannya sesuai Surat Keputusan
Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya
semata-mata untuk kepentingan komersial, sepri cafe, restaurant, sekolah/kursus/pendidikan,
showroon, dan tidak untuk hunian atau tempat tinggal, maka atas penyerahannya tidak terutang PPn
BM. Namun demikian, apabila bangunan tersebut terbukti dimanfaatkan sebagai hunian dan
memenuhi kriteria pada butir 3, maka atas penyerahannya terutang PPn BM.

Demikian untuk dimaklumi.

Direktur,

ttd.

Ichwan Fachruddin
NIP 060044568

Tembusan :
Direktur Peraturan Perpajakan.

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan