Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 680/PJ.322/2006

TENTANG

AMANDEMEN ATAS THE ARRANGEMENT BETWEEN THE INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS
AND RED CRESCENT SOCIETIES (IFRC) AND THE GOVERNMENT OF INDONESIA ON THE ESTABLISHMENT
OF THE COUNTRY DELEGATION OF THE FEDERATION AND ITS ACTIVITIES IN INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan Surat Saudara No.: XXXXX Tanggal : 13 Juli 2006, tentang hal tersebut di atas, bersama
ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Dalam Surat Saudara dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
a. Bahwa Rapat Interdep yang membahas tentang Arrangement, yang diadakan oleh Deplu pada
tanggal 5 Juni 2006 antara lain menyepakati bahwa ketentuan perpajakan bagi IFRC yang
tertuang dalam Pasal XI, ayat 2,3,4 dan Pasal XII ayat 3 dapat diamandemen dengan
rumusan : ” The exemption and relief from taxes shall be in accordance with the applicable
tax laws and regulation”,
b. Sementara IFRC menanggapi dengan mengeluarkan draft amandemen No. IND/01/06, yang
menyebutkan klausul “The International Federation Shall be granted exemption and relief from
taxes and duties in accordance with the tax and regulations applicable to international
organizations in Indonesia”.

2. Terkait dengan penggunaan terminologi “Internasional Organization In Indonesia” yang dapat
diterjemahkan sebagai “Badan Internasional” yang dipergunakan dalam draft amandemen tersebut,
maka peraturan Perpajakan yang terkait dengan hal tersebut adalah sebagai berikut :
a. KMK No. 89/KMK.04/2002 Tentang Tatacara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai
atas Impor Barang untuk Keperluan Badan International beserta para Pejabatnya yang
Bertugas di Indonesia, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.
389/KMK.04/2003.

Pasal 1 Ayat 1 (a) menyebutkan bahwa : Badan Internasional adalah Perwakilan Negara Asing,
Perwakilan Organisasi Internasional di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa, dan Organisasi/
Lembaga Internasional lainnya yang bertempat kedudukan di Indonesia atas penunjukan
Induk Badan Internasional yang bersangkutan, yang memberikan bantuan teknis dalam
bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan kepada Indonesia.

Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa : Badan Internasional sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a adalah badan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri
Keuangan ini.

3. Dengan memperhatikan isi butir 1 dan penjelasan pada butir 2, sebagaimana dijelaskan pula dalam
lampiran mengenai Daftar nama-nama badan Internasional yang termasuk dalam Lampiran Keputusan
Menteri Keuangan RI No. 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan
Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang bertugas
di Indonesia, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 389/KMK.04/2003,
dengan ini kami berpendapat bahwa :
a. IFRC tidak termasuk dalam daftar nama-nama Badan Internasional, yang berhak atas fasilitas
pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan;
b. Sehingga klausul yang terkait dengan perpajakan, sebagaimana dicantumkan dalam draft
amendemen “The Arrangement” antara IFRC dengan Pemerintah Indonesia, dalam rangka
menjalankan kegiatan organisasi tersebut di Indonesia seharusnya hanya berbunyi “The
International Federation Shall be granted exemption and relief from taxes and duties in
accordance with the tax and regulations in Indonesia” (tidak mencantumkan terminologi
“International Organizations in Indonesia).

Demikian kami sampaikan

Pjs. Direktur

ttd.

Robert Pakpahan
NIP. 060060167

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan