Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 702/PJ.332/2006

TENTANG

LEGALITAS DOKUMEN DARI TRANSAKSI E-COMMERCE

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Kepala KPP Surabaya Pabean Cantikan Nomor : XXX tanggal 4 Mei 2006 perihal
sebagaimana dimaksud di atas, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa :
a. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertanyaan Wajib Pajak PT ABC tentang legalitas
dan keabsahan dokumen dari transaksi e-commerce sebagai bukti pendukung transaksi yang
dilakukan oleh Wajib Pajak, yang dilakukan sebagai berikut :
– Berdasarkan pesanan (order) dari pembeli melalui internet, Wajib Pajak melakukan
download dan mencetak invoice dan billing tanpa dilengkapi dengan tanda tangan
basah dan stempel perusahaan dari lawan transaksi karena seluruh transaksi
dilakukan tanpa kertas (paperless);
– Selanjutnya Wajib Pajak menggunakan bukti transaksi e-commerce yang telah
dicetak tersebut sebagai dasar menyusun pembukuan perusahaan.
b. Untuk menghindari kesalahan di kemudian hari, Wajib Pajak menanyakan apakah dokumen
transaksi e-commerce yang dilakukan dengan cara sebagaimana diuraikan di atas dapat
digunakan sebagai bukti legal yang diakui oleh fiskus.
c. Kepala KPP Surabaya Pabean Cantikan berpendapat bahwa dokumen transaksi e-commerce
tersebut dapat diakui sepanjang secara material dapat dibuktikan arus pembayarannya dan
didukung bukti-bukti lainnya.
d. Saudara meminta penegasan lebih lanjut mengenai hal tersebut sebagai jawaban resmi
kepada Wajib Pajak. Sebagai bahan kelengkapan, Saudara melampirkan contoh dokumen
invoice dan pendukung lainnya dari transaksi e-commerce.

2. Dasar Hukum
2.1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun
2000 antara lain mengatur :
a. Pasal 1 angka 26:
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal
penghasilan dan biaya, serta jumlah harag perolehan dan penyerahan barang atau
jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan
rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir.
b. Pasal 28
Ayat (1), Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib
menyelenggarakan pembukuan.
Ayat (3), Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan
memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau
kegiatan usaha yang sebenarnya.
Ayat (4), Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia
dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang
Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa
asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
Ayat (5), Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan
stelsel akrual atau stelsel kas.
Ayat (6), Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus
mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
Ayat (7), Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan
pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
c. Penjelasan Pasal 28 ayat (7)
Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 26. Pengaturan dalam ayat
ini dimaksudkan agar dari pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang
terutang. Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak-pajak lainnya juga
harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penghasilan atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar maka pembukuan
harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau
nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak penjualan atas
Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak
berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean, jumlah pajak masukan
yang dapat dikreditkan. Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan
cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standard
Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan
lain.
d. Pasal 28 Ayat (11),
Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia,
yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau
di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan.
2.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, antara lain mengatur :
a. Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara
tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau
laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan
berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat
dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya,
baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk
corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.
3. Jadwal retensi adalah jangka waktu penyimpanan dokumen perusahaan yang
disusun dalam suatu daftar sesuai dengan jenis dan nilai kegunaannya dan
dipakai sebagai pedoman pemusnahan dokumen perusahaan.
b. Pasal 3
Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung
administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta
kegiatan usaha suatu perusahaan.
c. Pasal 4
Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang
mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan
dokumen keuangan.
d. Pasal 5
Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal
transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan
kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu
perusahaan.
e. Pasal 6
Bukti pembukuan terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar
pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang, dan modal.
f. Pasal 7
Ayat (1), Data pendukung administrasi keuangan merupakan data administrasi
yang berkaitan dengan keuangan untuk digunakan sebagai
pendukung penyusun dan pembuatan dokumen keuangan.
Ayat (2), Data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) terdiri dari :
a. data pendukung yang merupakan bagian dari bukti
pembukuan; dan
b. data pendukung yang tidak merupakan bagian dari bukti
pembukuan.
g. Pasal 9
Ayat (1), Catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi
tahunan, atau tulisan yang menggambarkan neraca dan laba rugi,
wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang
ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan.
Ayat (2), Dalam hal peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung
dengan kegiatan perusahaan di bidang tertentu tidak menentukan
lain, maka catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
dibuat paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak akhir tahun buku
perusahaan yang bersangkutan.
h. Pasal 10
Ayat (1), Catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib dibuat di atas
kertas.
Ayat (2), Catatan yang berbentuk rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap
tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-
hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibuat di atas kertas atau
dalam sarana lainnya.

3. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dengan memperhatikan surat Saudara dengan ini
disampaikan bahwa pada prinsipnya penggunaan internet dalam transaksi bisnis dapat diterima dalam
ketentuan perpajakan. Invoice dan billing atas penjualan barang melalui inernet (dokumen e-commerce)
yang di-download dan dicetak sendiri oleh perusahaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun
pembukuan perusahaan dan diakui secara fiskal sepanjang secara material dapat dibuktikan arus kas
dan arus barangnya serta didukung dengan bukti pendukung dari pihak eksternal seperti bukti
penerimaan barang dan dokumen PEB bila penjualan dimaksud merupakan penjualan ekspor.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. Direktur Jenderal
Pjs. Direktur,

ttd.

Robert Pakpahan
NIP 060060167

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala Kanwil DJP Jabagtim I

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan