Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 1007/PJ.313/2006

TENTANG

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS ANGGARAN BIAYA BANTUAN/HIBAH/BLOK GRANT

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 5 Mei 2006 perihal tersebut di atas, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa selain proyek-proyek rehabilitasi gedung SD/MI, di dalam
APBD Kabupaten Singaraja terdapat anggaran-anggaran biaya yang dialokasikan kepada bantuan/
hibah/blok grant yang diberikan kepada desa-desa yang dipergunakan untuk pembangunan prasarana
jalan dan sebagainya, dalam bentuk tunai sesuai dengan proposal yang disetujui. Di dalam
pelaksanaannya menemui kesulitan dalam pemungutan pajak-pajak negara yang terutang karena di
tingkat desa tidak ada bendaharawan pemerintah. Di sisi lain bendaharawan/pemegang kas dinas-dinas
di tingkat kabupaten mengalami kesulitan lain karena tidak melakukan pembayaran atas belanja
barang atau jasa tertentu secara rinci.
Atas permasalahan tersebut Saudara mohon penegasan perlakuan perpajakannya.

2. Berclasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) butir b, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 26
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 diatur bahwa bendaharawan pemerintah
merupakan pemotong atau pemungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada
Wajib Pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap dan Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap;

3. Sesuai dengan Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 diatur bahwa Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah
bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas
penyerahan Barang kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan
pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut;

4. Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 140 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan dari Jasa Konstruksi dinyatakan bahwa badan pemerintah termasuk sebagai pemotong
pajak penghasilan atas jasa konstruksi yang dikenakan PPh final;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah
dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah beserta Tata Cara Pemungutan,
Penyetoran dan Pelaporannya, mengatur antara lain:
a. Pasal 1 angka 1, bahwa Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan atau Pejabat yang
melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah
Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota;
b. Pasal 2 ayat (1), bahwa bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas
Negara ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
c. Pasal 2 ayat (2), bahwa Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah atas nama Pengusaha Kena Pajak
Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan meloporkan Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terulang;
d. Pasal 2 ayat (3), bahwa Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pembayaran melalui
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah dipungut
oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dimaksud.

6. Pada angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.32/2003 tentang Penanganan
Surat-surat Wajib Pajak diatur bahwa surat-surat Wajib Pajak yang permasalahannya bersifat
operasional yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan agar
dijawab oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar atau oleh Kepala
Kantor Wilayah atasannya. Oleh karena itu surat-surat Wajib Pajak yang permasalahannya bersifat
operasional yang ditujukan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak agar segera diteruskan ke
Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar atau Kepala Kantor Wilayah atasannya
untuk ditindaklanjuti dengan tembusan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

7. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, bersama ini diberikan penegasan bahwa:
a. Bendaharawan pemerintah berkewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan
yang dibayarkan atau terutang kepada pihak lain. Sesuai dengan butir 6 di atas dengan ini
ditegaskan kembali bahwa surat-surat Wajib Pajak yang bersifat operasional agar
ditindaklanjuti sendiri oleh Kantor Wilayah yang bersangkutan;
b. Bendaharawan/pemegang kas dinas-dinas di tingkat kabupaten yang melakukan pembayaran
atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
Rekanan Pemerintah atas nama Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah, wajib memungut,
menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
yang terutang.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,

ttd.

GUNADI

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan