Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 854/PJ.331/2006

TENTANG

TANGGAPAN ATAS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
DALAM RANGKA MENANGGULANGI BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROPINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 7 Agustus perihal sebagaimana dimaksud di atas,
dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya telah sependapat dengan Rancangan Peraturan Menteri
Keuangan (RPMK) tersebut dengan catatan atas usul penyempurnaan sebagai berikut :

I. RPMK tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi di
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sebagian Propinsi Jawa Tengah serta Tsunami di Pesisir
Selatan Pulau Jawa, dengan catatan :
– sependapat sepenuhnya.

II. RPMK tentang Persyaratan Sumbangan serta Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan oleh Penampung,
Penyalur, dan/atau Pengelola Sumbangan Dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan Bencana Kemanusiaan
Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sebagian Propinsi Jawa Tengah serta
Tsunami di Pesisir Selatan Pulau Jawa, dengan usul penyempurnaan :
– Menambah Pasal 6 baru menjadi sebagai berikut :
Pajak Penghasilan atas sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) ditanggung oleh pemerintah.
– Menyesuaikan Pasal 6 lama menjadi Pasal 7.

III. RPMK tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.03/2004 tentang
Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dengan catatan :
– sependapat sepenuhnya.

IV. RPMK tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sehubungan Dengan Bencana Alam
di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sebagian Propinsi Jawa Tengah serta Tsunami di Pesisir
Selatan Pulau Jawa, dengan usul penyempurnaan :
– Mengubah batasan besaran pengurangan dalam Pasal 4, sehingga selengkapnya berbunyi :
Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan sampai dengan 100%
(seratus persen) dari besarnya pajak terutang.
– Menambah jangka waktu pengajuan permohonan pengurangan dalam Pasal 5 ayat (2),
sehingga selengkapnya Pasal 5 berbunyi :
(1) Permohonan pengurangan … dst;
(2) Permohonan pengurangan untuk tahun pajak 2006 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan dalam jangka waktu paling lama hingga tanggal 31 Desember 2007;
(3) Permohonan pengurangan untuk tahun pajak setelah tahun pajak 2006 diajukan
paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP.
– Menghapus ketentuan ayat (1), (2), (3), dan ayat (5) dalam Pasal 7 serta menyesuaikan
nomor urut ayat dan redaksional akibat penghapusan ayat-ayat di atas, sehingga selengkapnya
Pasal 7 berbunyi :
(1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Menteri Keuangan
memberikan keputusan atas permohonan pengurangan pajak terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2;
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan
seluruhnya atau sebagian, atau menolak;
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diterbitkan selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengurangan dari Wajib
Pajak;
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan
keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan dianggap dikabulkan;
(5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak :
a. tanggal tanda terima Surat Permohonan secara lengkap, dalam hal surat
permohonan disampaikan secara langsung;
b. tanggal stempel pos, dalam hal Surat Permohonan secara lengkap, dikirim
melalui pos (biasa maupun tercatat) atau sarana pengiriman lainnya.
(6) Keputusan pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku
untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Demikian disampaikan.

Plh. Direktur,

ttd.

Kismantoro Petrus
NIP 060068522

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan