SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1220/PJ.341/2006

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 1220/PJ.341/2006

TENTANG

PENJELASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
SESUAI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA – JEPANG

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 4 Desember 2006 perihal permohonan konfirmasi penggunaan
tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 atas divden yang dibayar kepada Wajib Pajak luar negeri, bersama ini kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Saudara pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
a. PT MHP bermaksud untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham sesuai
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 30 November 2006. Pemegang Saham
PT MHP saat ini adalah sebagai berikut :
Pemegang Saham Kepemilikan
——————— ————–
PT Inhutani 40%
Marubeni, Japan 20,45%
Marubeni JIPIC, Japan 39,55%
b. Marubeni dan Marubeni JIPIC adalah perusahaan yang berdomisili di Jepang. Kedua
perusahaan tersebut memiliki saham PT MHP pada bulan Oktober 2005. Kepemilikan Marubeni
dan Marubeni JIPIC atas saham PT MHP per 31 Desember 2005 masing-masing adalah 20,45%
dan 39,55%. Periode akuntansi atau pun tahun buku PT MHP adalah 1 Januari – 31 Desember.
c. Saudara mohon konfirmasi apakah pembayaran dividen kepada Marubeni JIPIC dikenakan
tarif Pajak Penghasilan 26 sebesar 10% sesuai P3B Indonesia-Jepang.

2. P3B Indonesia-Jepang antara lain mengatur sebagai berikut :
Pasal 10 ayat 2
However, such dividends may also be taxed in the Contracting Slate of which the company paying the
dividends is a resident, and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the
beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed :
a. 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which
owns at least 25 per cent of the voting shares of the company paying the dividends during
the period of twelve months immediately before the end of the accounting period for which
the distribution of profits takes place;
b. 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 antara lain
mengatur sebagai berikut :
Pasal 26 ayat (I) huruf a
” Atas penghasilan tersebut dibawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan
atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan,
bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri
selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah
bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :
a. dividen;”

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang
Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara lain menegaskan hal-hal sebagai
berikut :
a. Wajib Pajak luar negeri menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili kepada pihak yang
berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi Surat
Keterangan Domisili tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang
membayar penghasilan terdaftar.
b. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan
untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku
antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (residence) dan Wajib Pajak luar negeri
tersebut.

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :
a. Apabila persentase kepemilikan Marubeni JIPIC atas saham PT MHP sebesar 39,55% tidak
berubah selama periode 31 Desember 2005 sampai dengan 31 Desember 2006, maka hal
tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 2 huruf a P3B Indonesia-Jepang sehingga
atas pembayaran dividen oleh PT Musi Hutan Persada kepada Marubeni JIPIC dipotong Pajak
Penghasilan Pasal 26 sebesar 10% dari jumlah bruto dividen.
b. Untuk dapat menerapkan tarif PPh Pasal 26 sesuai P3B Indonesia-Jepang tersebut, Marubeni
JIPIC wajib menyerahkan asli Certificate of Residence (COR) atau Surat Keterangan Domisili
(SKD) kepada PT MHP dan menyampaikan fotokopinya kepada Kepala KPP tempat PT MHP
terdaftar.
c. Apabila Marubeni JIPIC tidak dapat menyerahkan Certificate of Residence (COR) atau Surat
Keterangan Domisili (SKD), maka atas pembayaran dividen kepada Marubeni JIPIC dipotong
Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto dividen.

Demikian kami sampaikan.

Direktur,

ttd.

Robert Pakpahan
NIP 060060167

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:2006, PPh, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: