SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.41/2001

Peraturan Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 26/PJ.41/2001

TENTANG

PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-30/PJ.41/2000
DAN NOMOR SE-31/PJ.41/2000

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-527/PJ/2001 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-36/PJ/2001 tentang Pengecualian dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-528/PJ/2001 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-407/PJ/2000 tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut maka atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut di atas dilakukan perubahan sebagai berikut:
Angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-31/PJ.41/2000 tanggal 29 September 2000 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri dalam Wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Indonesia-Australia (AIDA) kecuali Bali, dan Orang Pribadi Warga Negara Asing yang Bekerja di Indonesia untuk Kepentingan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, dilakukan perubahan sehingga keseluruhan angka 2 berbunyi sebagai berikut:
“2.
Pelaksanaan pengecualian dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi saat bertolak ke luar negeri dalam Wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Indonesia-Australia (AIDA) kecuali Bali, langsung diberikan oleh Pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas di bandar udara atau pelabuhan laut tempat pemberangkatan ke luar negeri”.
Angka 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ.41/2000 tanggal 26 September 2000 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Bertolak ke Luar Negeri dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional ASEAN, dilakukan perubahan sehingga keseluruhan angka 4 berbunyi sebagai berikut :
“4.
Pelaksanaan pengecualian dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan pada saat bertolak ke luar negeri dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional ASEAN, langsung diberikan oleh Pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas di bandar udara atau pelabuhan laut tempat pemberangkatan ke luar negeri.”
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini untuk pertama kali diberlakukan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta, dan untuk bandar udara dan pelabuhan laut internasional lainnya diberlakukan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2002
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Direktur Pajak
ttd
Hadi Poernomo

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:2001, PPh, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: