SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.51/2002

Bersama ini disampaikan fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Saudara adalah:

1. Pembangunan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan oleh Perum Perumnas atau developer lainnya.

2. Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai tidak berlaku dalam hal Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana diserahkan melalui penjualan tunai atau melalui penjualan cicilan bertahap yang disediakan oleh pengembang atau pihak lain seperti misalnya perusahaan tempat pemohon bekerja.

3. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai selama masa peralihan:
   1. Dalam hal akad kredit atas Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KP-RS) dan Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS) yang dilakukan sebelum tanggal 1 Oktober 2001, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 832/KMK.00/1989 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/KMK.00/1995 jo Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ.51/1997 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.531/1999.
   2. Dalam hal akad kredit atas Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KP-RS) dan Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS) dilakukan pada atau setelah tanggal 1 Oktober 2001, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001.
   3. Dalam hal penyerahan Rumah Sederhana atau Rumah Sangat Sederhana sebagaimana dimaksud pada butir 2 yang dilakukan sebelum tanggal 1 Oktober 2001, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 832/KMK.00/1989 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/KMK.04/1995 jo Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ.51/1997 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.531/1999.

4. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-48/PJ/2001 tanggal 16 Januari 2001 tentang Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Jasa Kena Pajak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-104/PJ/2002, untuk pembebasan PPN yang terutang atas penyerahan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan tidak perlu diterbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN).

5. Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001, maka ketentuan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang bertentangan dengan keputusan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan disebarluaskan pada wilayah kerja masing-masing.