SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1287/PJ.512/2001

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 1287/PJ.512/2001

TENTANG

PENINJAUAN KEMBALI KEPMENKEU NOMOR 155/KMK.03/2001

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 10 Agustus 2001 hal Peninjauan Kembali Kepmenkeu No.
155/KMK.03/2001 yang disampaikan kepada Menteri Keuangan, dengan ini kami sampaikan bahwa :

1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa :
a. Perusahaan Kayu Lapis (Plywood) dimana Saudara BH bekerja dipungut (diminta) 10% – 15%
oleh pejabat KPP dari jumlah restitusi untuk proses penyelesaian restitusi. Kalau pejabat
tersebut tidak dikasih, maka restitusi memakan waktu 6 (enam) bulan lebih dengan alasan
konfirmasi dan sebagainya, tetapi kalau dengan fee tersebut cukup diperlukan waktu paling
lama 2 (dua) bulan.
b. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 bahwa kayu bulat (log) juga
dikenakan PPN, padahal UU No. 18 Tahun 2000 dan PP turunannya jelas menetapkan bahwa
“Barang hasil yang diambil langsung dari sumbernya tidak terkena PPN”. Hal ini
mengakibatkan menambah biaya siluman bagi perusahaan-perusahaan, dan tidakada
pemasukan bagi negara karena penjual akan setor PPN ke Kas Negara dan pihak pembeli
akan restitusi kembali PPN tersebut ke Kas Negara.

2. Sesuai Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18
Tahun 2000 yang efektif berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001, ditetapkan bahwa jenis barang yang
tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut :
a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan
sejenisnya;
d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

3. Sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 ayat (3)
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001, yang dimaksud dengan :
a. Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian,
perkebunan, kehutanan, peternakan, perburuan atau penangkapan maupun penangkaran,
perikanan baik dari penangkapan atau budidaya.
b. Petani adalah orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan, kehutanan,
peternakan, perburuan atau penangkapan, penangkaran, penangkapanatau budidaya
perikanan.
c. Hasil dari kegiatan usaha di bidang kehutanan antara lain meliputi hasil hutan kayu seperti jati,
pinus, mahoni, sonokeling, jeunjing, cendana, akasia, eukaliptus, kamper, borneo, meranti,
keruing, ramin, dan sejenisnya.
d. Pemrosesan dengan cara tertentu antara lain adalah ditebang, dipangkas cabang dan
rantingnya, dikupas kulit dari barangnya dan dipotong menjadi kayu bulat atau gelondongan,
untuk hasil usaha di bidang kehutanan.

4. Sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 jo. Pasal 4 ayat (2) Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001, bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang
Bersifat Strategis antara lain berupa barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung,
atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara
tertentu yang diserahkan oleh petani atau kelompok petani dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai.

5. Sesuai dengan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 4 di atas, dengan ini disampaikan bahwa :
a. Pengenaan PPN atas kayu log adalah sebagai berikut :
i. Sebelum tanggal 1 Januari 2001, kayu bulat (log) tidak dikenakan PPN.
ii. Sejak tanggal 1 Januari 2001 :
– Kayu bulat (log) yang diserahkan oleh petani (perorangan) dan kelompok
petani dibebaskan dari pengenaan PPN.
– Kayu bulat (log) yang diserahkan oleh siapapun selain petani atau kelompok
petani dikenakan PPN dengan tarif 10% (sepuluh persen).
– Kayu bulat (log) yang diekspor dikenakan PPN dengan tarif 0% (nol persen).
b. Apabila Saudara memiliki data/fakta yang akurat mengenai adanya pemungutan yang tidak
semestinya pada waktu pengurusan restitusi, akan menjadi masukan yang berharga bagi
kami. Untuk itu dimohon bantuan Saudara untuk segera menyampaikan data/fakta dimaksud
untuk dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dimaklumi.

Direktur Jenderal

ttd.

Hadi Poernomo
NIP. 060027375

Tembusan :
1. Menteri Keuangan
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
3. Direktur PPN dan PTLL
4. Direktur Peraturan Perpajakan
5. Kepala Kantor Wilayah XI DJP Kaltim dan Kalsel
6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Samarinda
7. Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Samarinda

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:2001, Lainnya, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: