SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1294/PJ.5/2001

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 1294/PJ.5/2001

TENTANG

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxxx tanggal 20 Agustus 2001 hal sebagaimana tersebut pada
pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pada tahun 2000 surat tersebut dijelaskan bahwa pada tahun
2000. PT. P melakukan penyerahan barang berupa kakao dan karet. Atas penjualan kakao perusahaan
tidak memungut PPN sedangkan atas penjualan karet perusahaan memungut PPN karena dijual dalam
bentuk SIR (Standar Indonesia Rubber). Selanjutnya Saudara mohon penegasan tentang pengkreditan
Pajak Masukan atas pembelian pupuk yang digunakan untuk menghasilkan kakao dan karet dan
bagaimana perlakuan pengkreditannya sehubungan dengan berlakunya Undang-undang PPN yang
baru.

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11
Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 yang berlaku sebelum 1 Januari 2001
diatur bahwa :
a. Kakao dan getah karet termasuk jenis barang hasil perkebunan yang diambil langsung dari
sumbernya yang dikecualikan dari pengenaan PPN.
b. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak di samping melakukan penyerahan
yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang
bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak
Masukan yang dapat dikreditkan adalah jumlah Pajak Masukan yang berkenaan dengan
penyerahan yang terutang pajak.

3. Dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994 tentang pedoman pengkreditan
Pajak Masukan bagi PKP yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak
terutang pajak dan penjelasannya antara lain diatur :
a. Termasuk dalam pengertian kegiatan usaha terpadu (integrated) adalah kegiatan usaha
perkebunan dan pengolahannya misalnya perkebunan kelapa sawit (kelapa sawit bukan
merupakan Barang Kena Pajak) yang juga menolah kelapa sawit menjadi minyak sawit
(minyak sawit merupakan Barang Kena Pajak).
b. Pajak Masukan yang nyata-nyata digunakan untuk unit/kegiatan yang atas penyerahan
hasilnya tidak terutang PPN (misalnya perkebunan kelapa sawit), tidak dapat dikreditkan.

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18
Tahun 2000 yang berlaku sejak 1 Januari 2000 antara lain mengatur :
a. Pasal 4A ayat (2) bahwa kakao dan getah karet tidak termasuk jenis barang yang dikecualikan
dari pengenaan PPN sehingga atas penyerahan kakao dan getah karet sejak 1 Januari 2001
terutang PPN.
b. Pasal 9 ayat (2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran
untuk Masa Pajak yang sama.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001
tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas impor dan atau penyerahan
Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis diatur bahwa barang hasil pertanian yang termasuk
dalam kategori Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah hasil perkebunan termasuk
hasil pengolahannya dengan cara tertentu yang diserahkan oleh petani atau kelompok petani.

6. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan dengan memperhatikan isi surat Saudara pada
butir 1 dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :
a. Pajak Pertambahan Nilai (Pajak Masukan) yang dibayar atas perolehan BKP berupa pupuk
pada tahun 2000 oleh PT. PG tidak dapat dikreditkan, karena pupuk tersebut digunkan untuk
menghasilkan bukan Barang Kena Pajak.
b. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 yang berlaku sejak 1 Januari 2001
maka :
– Atas penyerahan barang hasil perkebunan selain oleh petani dan kelompok petani
terutang PPN.
– Dengan demikian Pajak Masukan yang dibayar oleh PT. PG atas perolehan pupuk
sejak 1 Januari 2001 yang digunakan untuk menghasilkan kakao dan karet (Standar
Rubber Indonesia) dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai Pajak
Masukan yang dapat dikreditkan.

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur PPN dan PTLL

ttd.

I Made Gde Erata
NIP. 060044249

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Peraturan Perpajakan.

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:2001, PPN, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: