SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1397/PJ.51/2001

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 1397/PJ.51/2001

TENTANG

PPN YANG DAPAT DIKREDITKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 27 Juli 2001 hal tersebut dalam pokok surat, dengan
ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perusahaan Saudara yakni PT. SLBI, Serang merupakan perusahaan industri pencelupan benang jahid
dengan NPWP dari KPP PMA I adalah 01.069.xxx.x-xxx.xxx dan NPWP dari KPP Serang adalah
01.069.xxx.x-xxx.xxx. Saudara telah menyampaikan surat Nomor : xxxxxx Tanggal 28 Mei
2001 yang ditujukan kepada Direktur PPN dan PTLL yang kemudian diteruskan dengan surat Nomor :
S-698/PJ.51.1/2001 tanggal 31 Mei 2001 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Serang dan dijawab
dengan surat Nomor : S-1136.I/WPJ.07/KP.0107/2001 tanggal 17 Juli 2001.

2. Selama ini di dalam perusahaan Saudara terdapat pengeluaran-pengeluaran yang dikenakan PPN
Masukan sebagai berikut:
a. Jasa Notaris, dalam pembuatan akte perusahaan;
b. Jasa Akuntan, dalam pemeriksaan (auditing) pembukuan perusahaan;
c. Jasa Penilai Aktiva Tetap (appraisal), dalam menilai aktiva setiap perusahaan;
d. Jasa Iklan, dalam pemasangan iklan lowongan pekerjaan untuk perusahaan;
e. Jasa Konstruksi, seperti :
– Renovasi untuk kamar mandi kantor perusahaan;
– Pembuatan tirai dan garasi untuk kendaraan perusahaan;
– Renovasi atap perusahaan;
– Pembuatan pintu untuk kantor perusahaan;

3. Saudara menanyakan hal-hal sebagai berikut :
a. Untuk kelima jasa di atas, yakni notaris, akuntan, appraisal, iklan, dan konstruksi, apakah
termasuk pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha ?
b. PPN Masukan atas kelima jasa di atas, apakah dapat dimasukkan ke dalam Formulir 1195 B1
Lampiran Pajak Masukan – I Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan untuk
diperhitungkan di dalam Kolom Kode D.1.2. Formulir 1195 Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai ?

4. Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2000, yaitu :
a. Pasal 1
Dalam Undang-undang ini antara lain yang dimaksud dengan Penyerahan Barang Kena Pajak
adalah setiap kegiatan penyerahan barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya
dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang
dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
b. Pasal 9 ayat (8)
Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama
bagi pengeluaran untuk :
1. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak;
2. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan
langsung dengan kegiatan usaha;
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van
dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak
dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak;
5. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa
Faktur Pajak Sederhana;
6. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
7. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak
dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
8. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih
dengan penerbitan ketetapan pajak;
9. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang
diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
c. Sesuai penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b bahwa yang dimaksud dengan pengeluaran yang
langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan
produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang
usaha.

5. Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000
menetapkan bahwa Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa
Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari
unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan.

6. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada butir 4 dan 5 serta memperhatikan keterangan dalam surat
Saudara, maka dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Pengeluaran-pengeluaran yang dikenakan PPN berupa jasa notaris, akuntan, appraisal, iklan,
dan konstruksi yang dilakukan PT. SLBI, Srang termasuk dalam pengertian pengeluaran yang
berhubungan langsung dengan kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan
manajemen dalam rangka menghasilkan dan penyerahan Barang Kena Pajak, sebagai
perusahaan industri pencelupan benang jahit. Sedangkan untuk pengeluaran berupa jasa
konstruksi sebagaimana diuraikan pada butir 2 huruf e, apabila digunakan untuk kepentingan
pribadi pemilik/pemegang saham, direktur, Komisaris, dan karyawan tidak termasuk dalam
pengertian pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
b. Untuk dapat dikreditkan dan dilaporkan dalam Formulir 1195 B1 Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai, di samping harus memenuhi ketentuan bahwa Pajak Masukan
tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, harus pula memperhatikan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pajak Pertambahan Nilai
Dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

ttd.

I Made Gde Erata
NIP. 060044249

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Peraturan Perpajakan
3. Kepala KPP Serang

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:2001, PPN, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: