SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 599/PJ.312/2001

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 599/PJ.312/2001

TENTANG

PERLAKUAN PPh ATAS KONTRAK YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan surat Saudara Nomor S-403D/WPJ.03/KP.0906/2001 tanggal 31 Agustus 2001 perihal tersebut di
atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut disampaikan antara lain bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001, maka
dimintakan penegasan mengenai perlakuan Pajak Penghasilan dalam hal kontrak ditandatangani
setelah tanggal 23 Juni 2000 dan sebelum tanggal 18 Mei 2001 namun pembayaran oleh KPKN
dilakukan setelah tanggal 25 Mei 2001. Disamping itu juga diajukan permasalahan dalam hal KPKN
telah melakukan pemotonga PPh untuk kontrak yang ditandatangani setelah berlakunya Peraturan
Pemerintah 25 Tahun 2001 apakah atas hal tersebut dapat dilakukan restitusi.

2. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 1995 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000 tanggal
20 November 2000 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996
tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan
Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri antara lain diatur bahwa penghasilan kontraktor, konsultan dan
pemasok yang diterima/diperoleh dari pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan
dana pinjaman luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan umum yang berlaku.
Ketentuan tersebut berlaku atas proyek-proyek Pemerintah yang kontraknya ditandatangani setelah
tanggal 22 Juni 2000.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah
yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri yang berlaku mulai tanggal 18 Mei 2001,
pada prinsipnya kembali memberikan fasilitas perpajakan yaitu bahwa Pajak Penghasilan yang
terutang oleh kontraktor, konsultan dan pemasok utama proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai
dengan pinjaman luar negeri ditanggung oleh Pemerintah. Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan yaitu 18 Mei 2001.

4. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-31/PJ.2/1988 tanggal 16 September 1988
tentang Pembayaran Kelebihan Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang, Wajib Pajak atau Subjek
Pajak atau bukan Subjek Pajak dapat meminta kembali pembayaran pajak yang seharusnya tidak
terutang sebagai akibat kekeliruan/kesalahan dalam pembayan atau pemotongan utau pemungutan
pajak.

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut pada butir 2 di atas maka Proyek Pemerintah
yang kontrak pekerjaannya ditandatangani setelah tanggal 22 Juni 2000 dan sebelum tanggal
18 Mei 2001, meskipun pembayaran dari KPKPN kepada pemagang kontrak dilakukan setelah
tanggal 17 Mei 2001, tetap berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2000.
b. Dalam hal KPKPN telah melakukan pemotongan PPh atas kontrak-kontrak yang
ditandatangani setelah tanggal 17 Mei 2001, maka Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan restitusi kepada Kepala KPP yang bersangkutan. Permohonan restitusi tersebut
diselesaikan sesuai dengan penegasan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-31/PJ.2/1988 tanggal 16 September l988 tentang Pembayaran Kelebihan Pajak yang
Seharusnya Tidak Terutang.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. Direktur Jenderal
Direktur

ttd.

IGN Mayun Winangun
NIP 060041978

Ternbusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Pajak Penghasilan.

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:2001, PPh, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: