SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 603/PJ.312/2001

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 603/PJ.312/2001

TENTANG

KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PENGALIHAN HARTA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: TEL 453/KU320/KUG-34/2001 tanggal 30 Maret 2001 perihal
tersebut dalam pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa :
Sehubungan dengan restrukturisasi perusahaan, PT. T dalam waktu dekat berencana untuk
melakukan transaksi jual beli saham dan harta (asset) dengan perusahaan lain. Untuk itu Saudara
memohon penegasan atas kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi/dilakukan PT. T atas
transaksi pengalihan harta dimaksud yang antara lain meliputi :
a. PT. T membeli saham milik WP Badan Dalam Negeri pada satu perusahaan Dalam Negeri
yang bukan merupakan perusahaan publik (bukan di pasar bursa).
b. PT. T membeli saham milik WP Luar Negeri di satu perusahaan Dalam Negeri yang bukan
merupakan perusahaan publik (bukan di pasar bursa).
c. PT. T menjual saham di suatu perusahaan Dalam Negeri yang bukan merupakan perusahaan
publik (bukan di pasar bursa) kepada WP Badan Dalam Negeri.
d. PT. T menjual Harta (Tanah, Gedung dan Peralatan) kepada WP Badan Dalam Negeri yang
PPN Masuknya tidak dikreditkan karena pada saat perolehan harta tersebut PT.T belum
diijinkan mengkreditkan PPN Masukan.

2. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, yang menjadi
Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain, keuntungan
karena penjualan atau karena pengalihan harta.

3. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, besarnya
Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri ditentukan berdasarkan penghasilan bruto
dikurangi antara lain kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan
dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

4. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, harga perolehan atau
harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau
diterima. Apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau
diterima. Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar menukar harta adalah jumlah
yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.

5. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan jo. Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 434/KMK.04/1999 tanggal 24 Agustus 1999 atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia
kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain
Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto.
Dalam hal harta yang dijual/dialihkan berupa saham perseroan yang bukan perusahaan publik, bagi
Wajib Pajak luar negeri penduduk dari negara-negara yang telah mempunyai Perjanjian Penghindaran
Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, maka pemotongan pajak dimaksud hanya dilakukan apabila
berdasarkan P3B yang berlaku hak pemajakannya ada pada pihak Indonesia. Besarnya perkiraan
penghasilan neto ditetapkan sebesar 25% dari harga jual, sehingga besarnya PPh Pasal 26 terutang
adalah 20% x 25% atau 5% (lima persen) dari harga jual. Pembayaran PPh Pasal 26 tersebut bersifat
final dan pemotongan pajak dilakukan oleh pembeli yang ditunjuk atau pihak perseroan (dalam hal
pembeli adalah Wajib Pajak luar negeri).

6. Berdasarkan Pasal 16D Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2000 diatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan
aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual
belikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

7. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 antara lain diatur sebagai berikut :
a. Pasal 1 ayat (1), atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan.
b. Pasal 4 ayat (1), besarnya Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau
badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah 5% (lima perseratus) dari
jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
c. Pasal 4 ayat (2) antara lain, Nilai Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
nilai yang tertinggi antara lain berdasarkan akta pengalihan hak dengan Nilai Jual Objek Pajak
tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.

8. Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-539/PJ/2000 tanggal
29 Desember 2000 tentang Pengkreditan Pajak Masukan Perusahaan Jasa Telekomunikasi diatur
bahwa perhitungan mulai 1 Januari 2001, perusahaan jasa telekomunikasi dapat mengkreditkan Pajak
Masukan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang diatur
dalam UU PPN atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sejak 1 Januari 2001.

9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Atas pembelian saham yang dilakukan oleh PT. T, belum ada konsekuensi perpajakan
seketika bagi PT. T sepanjang harga perolehan saham tersebut dinilai sebesar jumlah yang
sesungguhnya dikeluarkan (dalam hal tidakada hubungan istimewa) atau sebesar jumlah yang
seharusnya dikeluarkan (dalam hal ada hubungan istimewa);

b. Atas pembelian saham perseroan dalam negeri (bukan perusahaan publik) dari Wajib Pajak
luar negeri, PT. T wajib memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 26 yang terutang
sebesar 5% (lima persen) dari harga jual, sesuai ketentuan/prosedur yang berlaku umum;

c. Terhadap penjualan saham di suatu perusahaan dalam negeri yang bukan perusahaan publik
yang dimiliki PT. T kepada WP Badan Dalam Negeri, konsekuensi perpajakan bagi PT. T
adalah sebagai berikut :
–  Terhadap keuntungan (capital gain) yang diperoleh akibat penjualan saham tersebut
merupakan objek pajak penghasilan yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak
Penghasilan PT. Telkom.
– Terhadap kerugian (capital loss) yang mungkin timbul akibat penjualan saham
tersebut dapat merupakan pengurang penghasilan bruto dalam menghitung besarnya
penghasilan kena pajak, sepanjang saham tersebut dimiliki dan dipergunakan dalam
perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
penghasilan.

d. Atas penjualan harta (Tanah, Gedung) yang dilakukan oleh PT. T kepada WP Badan Dalam
Negeri, maka PT. T harus menyetor sendiri Pajak Penghasilan yang terutang sebesar 5%
(lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut
sebelum akta jual-beli ditandatangani oleh Notaris. Pajak Penghasilan ini merupakan
pembayaran pendahuluan yang dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan. PPN Masukan yang
pada saat perolehan harta tersebut belum diijinkan untuk dikreditkan merupakan
penambahan harga pokok aktiva yang bersangkutan sepanjang PPN masukan aktiva tersebut
belum pernah diakui sebagai biaya perusahaan.

e. Dalam hal PT. T menjual peralatan yang PPN Masukannya tidak diijinkan untuk dikreditkan,
maka PPN Masukan tersebut merupakan komponen harga perolehan peralatan yang
bersangkutan, sepanjang PPN Masukan peralatan tersebut belum pernah diakui sebagai biaya
perusahaan. Apabila terdapat keuntungan dari penjualan peralatan tersebut, maka
keuntungan tersebut merupakan unsur penambahan penghasilan yang merupakan objek PPh.
Sedangkan apabila terdapat kerugian, maka kerugian tersebut merupakan unsur
pengurangan penghasilan bruto dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
Mengingat sebelum tanggal 1 Januari 2001 PT. T tidak diijinkan untuk mengkreditkan Pajak
Masukannya maka atas penjualan harta (tanah, gedung dan peralatan) oleh PT. T yang
diperoleh sebelum 1 Januari 2001 tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. Direktur Jenderal
Direktur

ttd.

IGN Mayun Winangun
NIP 060041979

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Pajak Penghasilan;
3. Direktur PPN dan PTLL.

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:2001, Lainnya, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: