SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 604/PJ.342/2001

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 604/PJ.342/2001

TENTANG

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS JASA KOMISI YANG DITERIMA WP LUAR NEGERI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehungan dengan surat Saudara Nomor: 644/700/2001 tanggal 13 September 2001 perihal Permohonan data
P3B untuk pemotongan PPh Pasal 26 bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Saudara menanyakan tentang kewajiban Saudara dalam melaksanakan pemungutan pajak terhadap
Penghasilan atas Jasa Komisi oleh Wajib Pajak Luar Negeri, yaitu: Jepang, Taiwan, Korea, USA, Belgia,
Hongkong, Jerman dan Maroko.

2. Sampai tahun 2001 Indonesia telah mempunyai tax treaty dengan 50 negara. Dari pertanyaan tesebut
diatas, yang mempunyai tax treaty dengan Indonesia adalah Jepang, Taiwan, Korea, USA, Belgia dan
Jerman.

3. Berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan diatur bahwa yang
dipotong pajak adalah pcnghasilan Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di
Indonesia.

4. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf (c) angka (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
dijelaskan bahwa atas jasa komisi tersebut dapat dipotong pajak sebesar 15% dari perkiraan
penghasilan netto dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan
pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau
perwakilan.

5. Pengertian BUT di pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yaitu bentuk usaha
yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia, dan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Bentuk usaha itu dapat berupa pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang
lain, sepanjang dilakukan lebih 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

6. Secara umum dalam pasal 7 dari suatu Tax Treaty dijelaskan bahwa laba perusahaan dari satu Negara
pihak pada Persetujuan hanya akan dikenai pajak di Negara itu kecuali jika perusahaan tersebut
menjalankan usaha di Negara pihak pada Persetujuan lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap.

7. Berdasarkan tax treaty, secara umum bentuk usaha tetap dianggap ada disuatu Negara apabila
memenuhi beberapa kriteria :
a. Apa wajib pajak luar negeri mempunyai asset yang dapat berupa tempat kedudukan
manajemen, cabang, kantor, pabrik, bengkel, lokasi pertambangan, sumur minyak atau gas,
lokasi penggalian atau penambangan sumber alam lainnya di suatu Negara, maka wajib pajak
luar negeri tersebut dianggap telah mempunyai BUT di Negara tersebut.
b. Apabila terdapat suatu proyek konstruksi atau pemberian jasa yang dilakukan di Negara
lainnya tersebut melebihi time test (terlampir).
c. Apabila perusahaan tersebut melakukan suatu kegiatan di Negaa lain melalui suatu dependent
agent, yaitu :
i. Mempunyai kuasa untuk menandatangani kontrak-kontrak atas nama perusahaan
tersebut atau
ii. Mempunyai kebiasaan menyimpan persediaan barang-barang atau barang dagangan
dan secara teratur menyerahkan barang-barang tersebut atas nama perusahaan yang
diwakilinya.

8. Penghasilan dari pemberian jasa merupakan laba usaha (sesuai butir 5) yang dikenakan pajak di
negara domisili. Negara sumber berhak mengenakan pajak sepanjang perusahaan tersebut memiliki
BUT (sesuai butir 6) di negara sumber tersebut.

9. Sepanjang jasa komisi tersebut dilakukan oleh wajib pajak luar negeri melalui BUT di Indonesia dan
dilakukan di Indonesia, maka pihak yang memberikan penghasilan wajib memotong PPh pasal 23 ayat
(1) huruf (c) angka (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yaitu sebesar 15% dari
perkiraan netto.

10. Dalam hal perusahaan berasal dari Jerman, atas pemberian jasa yang dilakukan di Indonesia harus
dipotong PPh sebesar 7,5% dari nilai brutonya.
11. Dalam hal perusahaan berasal dari negara yang tidak punya tax treaty dengan Indonesia, sepanjang
tidak memenuhi kriteria BUT sesuai butir 4, maka atas penghasilan yang dikirimkan ke luar negeri
tersebut harus dipotong PPh pasal 26 sesuai butir 2 sebesar 20% dari jumlah bruto dan bersifat final.

Untuk jelasnya, bersama ini kami lampirkan tax treaty Indonesia dengan negara-negara yang Saudara
tanyakan.

Demikian untuk dimaklumi

A.n Direktur Jenderal
Direktur,

ttd.

IGN Mayun Winangun
NIP 060041978

Tembusan :
Direktur Jenderal Pajak

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:2001, Lainnya, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: