SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1151/PJ.5/2001

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 1151/PJ.5/2001

TENTANG

PEMBAYARAN PAJAK ATAS PPN IMPOR DENGAN KODE LOKASI YANG BERBEDA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxxx tanggal 18 Juli 2001 hal sebagaimana tersebut pada
pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa PT. HLU terhitung sejak tanggal 4 Desember 200 telah
pindah dari KPP Jakarta Sawah Besar ke KPPP Jakarta Penjaringan, sehingga sejak Masa Pajak
Desember 2000 perusahaan telah melaporkan SPT Masa PPN di KPP Jakarta Penjaringan. Sebagian
dokumen perpajakan (Faktur Pajak dan PIB) yang masih menggunakan kode KPP lama
dipermasalahkan oleh KPP Jakarta Penjaringan. Atas permasalahan tersebut perusahaan mohon
penjelasan apakah perusahaan berhak untuk melaporkan Faktur Pajak yang memakai identitas KPP
Lama di KPP Jakarta Penjaringan.

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2000 antara lain mengatur:
a. Pasal 9 ayat (2) bahwa Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan
Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.
b. Pasal 9 ayat (8) diatur tentang Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.
c. Pasal 9 ayat (9) bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan
Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan, sepanjang
belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
d. Pasal 12 ayat (1) bahwa Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha
dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

3. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 diatur
bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan
menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatanganinya serta
menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.

4. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 diatur bahwa :
a. Pasal 12 ayat (1), Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau
Jasa Kena Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran di tempat Pengusaha Kena Pajak
dikukuhkan.
b. Pasal 12 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan tempat lain selain tempat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan atas
perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, baik atas permohonan tertulis dari
Pengusaha Kena Pajak ataupun secara jabatan.

5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dan dengan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1,
dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :
a. Terhitung sejak tanggal 4 Desember 2000 PT. HLU wajib menerbitkan Faktur Pajak dengan
menggunakan identitas KPP baru (KPP Jakarta Penjaringan) dan untuk Masa Pajak Desember
2000 dan Masa Pajak selanjutnya PT. HLU wajib memasukkan SPT Masa PPN di KPP Jakarta
Penjaringan.
b. Dokumen perpajakan seperti Faktur Pajak, SSP, PIB, PEB dll yang masih menggunakan
identitas KPP lama dapat dilaporkan di KPP baru.
c. Dengan demikian Pajak Masukan yang Faktur Pajaknya masih menggunakan identitas KPP
Jakarta Sawah Besar dapat dikreditkan di KPP Jakarta Penjaringan sepanjang Pajak Masukan
tersebut memenuhi ketentuan :
– Tidak termasuk kategori Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 9 ayat (8) UU PPN;
– Terhadap Masa Pajak dimana Faktur Pajak tersebut diterbitkan belum dilakukan
pemeriksaan;
– PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut belum dibiayakan.
– Dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama atau dapat
dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat pada bulan ketiga setelah
berakhirnya tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah
terlampaui pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan dengan pembetulan
SPT Masa PPN yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur PPN dan PTLL

ttd.

I Made Gde Erata
NIP. 060044249

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Penjaringan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Sawah Besar.

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:2001, PPN, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: