SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1199/PJ.52/2001

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 1199/PJ.52/2001

TENTANG

PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK IMPOR

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXXXX tanggal 11 Agustus 2001 hal sebagaimana tersebut pada
pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat tersebut secara garis besar memuat :
a. Dalam rangka peningkatan hubungan kerjasama antara negara Qatar dan Indonesia terutama
dalam hal pendidikan dan pengembangan Agama Islam, Saudara menerima bantuan berupa
hibah Al-Quran dan buku-buku Islam dari negara Qatar, dengan data sebagai berikut :
1. Nama Barang : Holy Quran and Islamic Book
2. P.I.B. nomor pengajuan : 000011 tanggal 27 2001
3. Sarana Pengangkut : Al Khor V.22/01
4. Jumlah : 209 Cartons
5. Nilai PPN Impor : Rp. 1.738.063,-
6. Nilai PPh Impor : Rp. 1.303.547,-
b. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara mengajukan permohonan pembebasan
pajak impor PPN dan PPh.

2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
a. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa Atas Impor Barang Kena Pajak
yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibebaskan dari pungutan Bea Masuk,
Pajak yang terutang tetap dipungut kecuali ditetapkan lain berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan.
b. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001
tanggal 30 April 2001, tentang Perlakuan PPN dan PPn BM Atas Impor Barang Kena Pajak yang
Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk menyatakan bahwa Barang Kena Pajak yang dibebaskan
dari pungutan Bea Masuk adalah barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal,
sosial, atau kebudayaan.

3. Pajak Penghasilan
a. Sesuai dengan ketentuan beserta penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor
17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan, unit tertentu dari badan Pemerintah tidak termasuk sebagai Subjek Pajak
apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD;
c. Penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau
Daerah; dan
d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 14 dan Pasal 3 ayat (3) Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001 tentang Penunjukkan
Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tatacara
Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 392/KMK.03/2001 tanggal 4 Juli 2001, disebutkan bahwa dikecualikan dari pemungutan
Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk
dan atau Pajak Pertambahan Nilai yaitu buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku
pelajaran agama. Ketentuan pengecualian tersebut dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bea
dan Cukai.

4. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan 3 di atas, serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1,
dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Atas impor bantuan berupa hibah Al-Quran dan buku-buku Islam dari negara Qatar, PPN dan
PPn BM yang terutang tidak dipungut sepanjang Bea Masuknya dibebaskan.
b. Pajak Penghasilan
1. Dikarenakan Departemen Agama memenuhi kriteria sebagai bukan Subjek Pajak
sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a dan impor bantuan berupa hibah Al-Quran dan
buku-buku Islam termasuk impor barang yang dikecualikan dari pemungutan PPh
Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b, maka atas impor bantuan berupa
hibah Al-Quran dan buku-buku Islam dari negara Qatar tidak dipungut Pajak
Penghasilan Pasal 22.
2. Namun apabila impor tersebut dilakukan oleh importir lain dengan Departemen Agama
sebagai indentor, maka importir yang bersangkutan diwajibkan terlebih dahulu
menyetor PPh Pasal 25 sebesar 15% dari handling fee yang diterima.

Demikian untuk dimaklumi.

Direktur Jenderal Pajak,

ttd.

Hadi Poernomo
NIP. 060027375

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:2001, Lainnya, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: