SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1218/PJ.52/2001

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 1218/PJ.52/2001

TENTANG

PERMOHONAN PENUGASAN PEMBEBASAN PPN & PPh PASAL 22

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat PT. MBS nomor xxxxxx tanggal 11 Juli 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok
surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara garis besar surat tersebut menjelaskan bahwa :
1.1. PT. MBS menerima pengiriman kembali cargo (export) yang telah ditolak oleh pembeli dari
negara tujuan (Belanda) dengan alasan barang tersebut kadar merkurinya melebihi standar
yang diperbolehkan oleh negara-negara Uni Eropa.
1.2. Karena sudah menderita kerugian, atas pengiriman cargo tersebut PT. MBS mengajukan
permohonan pembebasan PPN dan PPh Pasal 22.

2. Ketentuan yang berkenaan dengan permasalahan tersebut :
2.1. Pajak Pertambahan Nilai :
a. Berdasarkan Pasal 4 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN)
disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas impor Barang Kena Pajak.
b. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PPN disebutkan bahwa yang dimaksud dengan impor
adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam
Daerah Pabean.
2.2. Pajak Penghasilan :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf h Keputusan Menteri Keuangan Nomor
254/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001 tentang Penunjukkan Pemungut Pajak Penghasilan
Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tatacara Penyetoran dan Pelaporannya
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 392/KMK.03/2001
tanggal 4 Juli 2001, disebutkan bahwa dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal
22 adalah impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor
kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor
untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang
ditentukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

3. Berdasarkan uraian butir 2 di atas serta memperhatikan isi surat Saudara, dengan ini ditegaskan
bahwa :
3.1. Pajak Pertambahan Nilai :
Mengingat penerimaan kembali cargo (export) oleh PT. MBS dari negara tujuan ekspor
(Belanda) sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dikategorikan sebagai impor, maka atas
impor tersebut tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
3.2. Pajak Penghasilan :
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa sepanjang barang yang
diimpor kembali (re-impor) oleh PT. MBS dalam kualitas yang sama dan telah memenuhi
syarat yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, maka impor kembali (re-impor)
barang oleh PT. MBS termasuk yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana
dimaksud dalam butir 2 dan atas re-impor tersebut tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22.
namun apabila impor tersebut dilakukan oleh importir lain dengan PT. MBS sebagai indentor,
maka impotir yang bersangkutan diwajibkan terlebih dahulu menyetor PPh Pasal 25 sebesar
15% dari ‘handling fee’ yang diterima.

Demikian untuk dimaklumi.

Direktur Jenderal

ttd.

Hadi Poernomo
NIP. 060027375

Tembusan :
1. Direktur Pajak Penghasilan
2. Direktur Peraturan Perpajakan

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:2001, Lainnya, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: