SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 540/PJ.312/2001

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 540/PJ.312/2001

TENTANG

PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL ASING

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor 1001-112/I/PMA/2001 tanggal 27 Juni
2001 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal RI di Hongkong dan Nomor 267/KJRI OSAKA/I/PMA/2001
tanggal 23 Juli 2001 yang dkeluarkan oleh Konsulat Jenderal RI di Osaka, Jepang, yang tembusannya antara
lain disampaikan kepada kami, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam lampiran kedua surat tersebut pada butir VIII mengenai fasilitas tercantum pernyataan “Tidak
diberikan fasilitas”. Selanjutnya dalam Surat Persetujuan Nomor 267/KJRI OSAKA/I/PMA/2001
dinyatakan bahwa : “Mengingat pula Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan serta memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 297/KMK.01/1997 tanggal
4 Juli 1997 berlaku juga sebagai Persetujuan Prinsip Pasilitas Fiskal”.

2. Pelaksanaan ketentuan perpajakan yang menjadi wewenang Direktur Jenderal Pajak diatur dalam
Undang-undang sebagai berikut:
1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2000;
4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;
5) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP)
sebaaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.
6) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000;

3. Perlu dijelaskan bahwa Bea Masuk dan Cukai merupakan wewenang Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai, sedangkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan wewenang Pemerintah Daerah yang
bersangkutan.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan informasi mengenai ketentuan-
ketentuan perpajakan tentang pemberian fasilitas perpajakan yang berlaku dalam rangka promosi
penanaman modal di Indonesia yaitu sebagai berikut (fotokopi terlampir) :
a. Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) :
1) Pasal 31 A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan
untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah-
daerah Tertentu;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan Di
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000;
3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 tentang Penyediaan Makanan
dan Minuman bagi Seluruh Pegawai dan Penggantian atau Imbalan Sehubungan
dengan Pekerjaan atau Jasa Yang Diberikan Dalam bentuk Natura dan Kenikmatan di
Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat
Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja;
4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat
sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor
94/KMK.05/2000.

b. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
(fotokopiterlampir):
1) Pasal 16 B Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan
PPn BM sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun
2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak
Tertentu Yang Dibebaskan dari pengenaan PPN, beserta aturan pelaksanaannya.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk
Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka
Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman
Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tahun 2001.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat,
beserta aturan pelaksanaannya.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan Di
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000.
5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan
PPN, beserta aturan pelaksanaannya;

5. Bersama ini kami lampirkan matriks fasilitas perpajakan tersebut dan fotokopi peraturan-peraturan
tersebut di atas.

Demikian untuk dimaklumi.

Direktur Jenderal
Hadi Poernomo

ttd.

NIP 060027375

Tembusan:
1. Menteri Keuangan RI ;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Kepala BKPM;
4. Direktur Peraturan Perpajakan;
5. Direktur Pajak Penghasilan;
6. Direktur PPN & PTLL.

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:2001, Lainnya, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: