SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 558/PJ.42/2001

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 558/PJ.42/2001

TENTANG

PERLAKUAN PENYUSUTAN TERHADAP PLANTING COST

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat dari Saudara Soesanto Loekman, Senior Tax Advisor Deloitte Touche nomor
1227/XII/310-ST-HH/TX tanggal 19 Desember 2000 perihal Permohonan Konfirmasi atau Penegasan Mengenai
Perlakuan Penyusutan Terhadap Planting costs, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut dikemukakan permasalahan perpajakan klien Sdr. Soesanto Loekman, sebagai
berikut :
a. PT. Gunung Sawit Bina Lestari (PT. Gunung Sawit) adalah perusahaan Perkebunan kelapa
sawit yang mulai berproduksi secara komersial sejak bulan Juli 1999;

b. Saat ini PT. Gunung Sawit sedang dilakukan pemeriksaan pajak oleh Karikpa Jakarta Khusus
Satu menyangkut kewajiban perpajakan tahun pajak 1999. Salah satu temuannya adalah
mengenai perlakuan penyusutan terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka
pengembangan lahan dan tanaman kelapa sawit (planting costs) selama masa belum
menghasilkan (immature). Menurut Tim Pemeriksa, penyusutan atas planting costs harus
dilakukan mulai tahun pengeluaran atau dapat juga disusutkan mulai tahun pertama tanaman
tersebut menghasilkan dengan syarat harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 serta
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-38/PJ.22/1987 dan Nomor
SE-19/PJ.313/1991;

c. Menurut Sdr. Soesanto Loekman, penyusutan aktiva tetap PT. Gunung Sawit telah sesuai
dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu disusutkan mulai tahun pengeluaran,
sedang untuk planting costs di susutkan mulai tahun pertama tanaman kelapa sawit tersebut
mulai menghasilkan, karena planting costs sifatnya belum menjadi harta/aktiva tetap yang
dapat langsung dimanfaatkan sehingga tidak perlu mengajukan permohonan persetujuan dari
Direktur Jenderal Pajak;

d. Planting costs terdiri atas biaya – biaya sebagai berikut :
1) Planting Expenditures
2) Land Cost meliputi ganti rugi tanam tumbuh,
3) Kapitalisasi biaya bunga pinjaman,
4) Biaya-biaya sehubungan dengan pinjaman bank,
5) Kapitalisasi atas keuntungan (kerugian) akibat selisih kurs Dalam pembukuan,
planting costs dicatat dalam perkiraan immature Plantation selama tanaman belum
menghasilkan, Pada waktu tanaman sudah mulai menghasilkan, planting costs
dipindahkan dari perkiraan immature plantation ke perkiraan mature plantation Dan
mulai dilakukan penyusutan;

e. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas Sdr. Soesanto Loekman mohon konfirmasinya
atau penegasan mengenai :
– Penyusutan terhadap planting costs apakah dimulai pada tahun pengeluaran atau
pada tahun pertama kelapa sawit tersebut menghasilkan ?
– Apabila disusutkan pada tahun pertama tanaman kelapa sawit tersebut menghasilkan,
apakah diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal Pajak ?
– Apabila diperlukan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak, apakah PT. Gunung
Sawit dapat mengajukan permohonan persetujuan secara retroaktif untuk tahun-
tahun pajak 1995 sampai dengan 1999 ?

f. SPT PPh Badan tahun pajak 1995 PT. Gunung Sawit telah dilakukan Pemeriksaan pajak oleh
Karikpa Palembang dan hasil pemeriksaan antara lain menyatakan tidak ada koreksi fiskal
sehubungan dengan cara pencatatan planting costs dan penyusutannya. Saudara
menanyakan :
– Apakah atas Surat Ketetapan Pajak PPh Badan tahun pajak 1995 yang telah
diterbitkan dan telah memiliki kepastian hukum masih dapat diubah karena efek
retroaktif pembebanan biaya penyusutan planting costs ?
– Apakah PT. Gunung Sawit secara fiskal dapat melakukan perubahan SPT Tahunan
PPh Badan untuk tahun-tahun pajak 1996 sampai dengan 1998 sehubungan dengan
perubahan secara retroaktif pembebanan biaya penyusutan planting costs tersebut ?
– Dapatkah efek retroaktif pembebanan biaya penyusutan tersebut secara kumulatif
diakui dalam tahun-tahun berikutnya tanpa harus melakukan perubahan SPT PPh
Badan untuk tahun pajak 1996 s/d 1999?

2. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, besarnya
penghasilan Kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri ditentukan berdasarkan penghasilan bruto
dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. pengeluaran untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1
( satu ) tahun tidak boleh untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau
amortisasi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 atau pasal 11A.

3. Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan 1994, penyusutan dimulai pada
tahun dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan,
penyusutannya di mulai pada tahun selesainya pengerjaan harta tersebut. Selanjutnya pasal 11 ayat
(4) mengatur bahwa dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib pajak diperkenankan
melakukan penyusutan mulai pada tahun harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan atau pada tahun harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

4. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-38/PJ.22/1987 tanggal 20 November
1987 yang ditegaskan kemudian dengan SE-19/PJ.313/1991 tanggal 24 Desember 1994, penyusutan
pada dasarnya dimulai pada tahun pengeluarannya. Namun penyusutan dapat dilakukan pada tahun
harta tersebut mulai menghasilkan, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Direktur Jenderal
Pajak.

5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dengan ini dapat diberikan penegasan bahwa :
a. Penyusutan terhadap planting cost menurut peraturan perpajakan, sebagaimana halnya
penyusutan terhadap harta/aktiva tetap lainnya yang tidak sedang dalam proses pengerjaan,
dimulai pada tahun dilakukannya pengeluaran. Dalam hal penyusutan hendak dilakukan mulai
pada tahun harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan atau pada tahun harta yang bersangkutan mulai menghasilkan, maka Wajib Pajak
wajib mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan Direktur Jendeal Pajak;
b. Dalam hal dapat dibuktikan bahwa Wajib Pajak sama sekali belum membebankan penyusutan
terhadap planting cost sampai dengan saat tanaman keras tersebut menghasilkan, maka atas
permohonan Wajib Pajak, persetujuan Direktur Jenderal Pajak tersebut dapat berlaku
retroaktif.

Demikian penegasan kami harap maklum untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan.

Direktur Jenderal,

ttd.

Hadi Poernomo
NIP 060027375

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:2001, Lainnya, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: