KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 702/KMK.04/1996

Peraturan Pajak

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 702/KMK.04/1996
TENTANG
PELAKSANAAN TEKNIS PERPAJAKAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1996
TENTANG KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATU BARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, perlu ditetapkan mengenai pelaksanaan teknis perpajakannya;
  2. bahwa oleh karena itu, ketentuan mengenai pelaksanaan teknis perpajakan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS PERPAJAKAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1996 TENTANG KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATU BARA.

Pasal 1

(1) Atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud berupa hak pengelolaan pengusahaan pertambangan batubara dari Pemerintah ke perusahaan Kontraktor Swasta, terutang Pajak Pertambahan Nilai.
(2) Nilai imbalan atas penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 13,5% dari hasil produksi batubara perusahaan Kontraktor Swasta yang diserahkan kepada Pemerintah c.q. Departemen Pertambangan dan Energi berdasarkan harga pada saat berada di atas kapal (Free On Board) atau pada harga setempat (at sale point), atau pada nilai lain yang ditetapkan Pemerintah sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun 1996.
(3) Oleh karena dalam nilai imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai, maka besarnya Dasar Pengenaan Pajak adalah 100/110 x nilai imbalan tersebut dan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah 10% x Dasar Pengenaan Pajak.
(4) Bendaharawan Departemen Pertambangan dan Energi adalah merupakan Pengusaha Kena Pajak yang berkewajiban :
  1. melaporkan kegiatannya ke Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan Daerah untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,
  2. memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
  3. menerbitkan Faktur Pajak, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku.
(5) Nilai imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Atas penyerahan batubara hasil produksi Kontraktor Swasta kepada siapapun tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pajak Penghasilan dan pajak lainnya tetap terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pasal 5

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1996
MENTERI KEUANGAN,

ttd

MAR’IE MUHAMMAD

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:1996, keputusan menteri keuangan, PPh

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: