SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 236/PJ.32/1996

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 236/PJ.32/1996

TENTANG

PERMOHONAN KONFIRMASI MENGENAI JASA PERDAGANGAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 12 Nopember 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Permasalahan yang Saudara ajukan adalah :
a. PT XYZ merupakan perwakilan perdagangan asing di Indonesia yang kegiatan usahanya
adalah melakukan promosi produk-produk ekspor Indonesia khususnya komoditi tembakau,
atau bertindak sebagai agen penjualan. Berdasarkan kegiatan usaha yang dilaksanakan
tersebut, maka status PT XYZ. – perwakilan Indonesia bukanlah merupakan suatu Bentuk
Usaha Tetap (BUT).

b. Saudara mohon penjelasan mengenai PPN atas jasa perdagangan yang akan dikenakan
kepada Perwakilan PT XYZ di Indonesia.

2. Sesuai dengan butir 2.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.52/1996 tanggal
29 Maret 1996, dinyatakan bahwa jasa perdagangan dikenakan PPN dalam hal :
a. Pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada
di dalam Daerah Pabean.

b. Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada
di dalam Daerah Pabean.

c. Pengusaha jasa perdagangan berada di luar darah Pabean, sedang penjual barang selaku
penerima jasa perdagangan dan pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan dan
pembeli barang berada didalam Daerah Pabean.

d. Pengusaha jasa perdagangan berada diluar Daerah Pabean, sedang pembeli barang selaku
penerima jasa perdagangan dan penjual barang berada di dalam Daerah Pabean. penerima
jasa

e. Pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang berada di luar Daerah Pabean, sedang
pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean.

f. Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di luar Daerah Pabean, sedang
penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean.

3. Berdasarkan uraian diatas, dengan ini ditegaskan sebagai berikut:
a. sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-08/PJ.52/1996, jasa perdagangan dikenakan PPN apabila penerima jasa perdagangan
berada di dalam Daerah Pabean.

b. Dalam hal perwakilan PT XYZ di Indonesia melakukan penyerahan jasa perdagangan, atas
penyerahan jasa perdagangan kepada pihak eksportir di Indonesia selaku penerima jasa
Perdagangan, atas penyerahan jasa perdagangan tersebut terutang PPN. karena melakukan
penyerahan Jasa Kena Pajak (PJK), maka perwakilan PT XYZ harus dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang
terutang atas penyerahan JKP yang dilakukannya.

c. Dalam hal Kantor Pusat PT XYZ di Amsterdam melakukan penyerahan jasa perdagangan
kepada pihak eksportir di Indonesia selaku penerima jasa perdagangan, atas penyerahan
jasa perdagangan yang dilakukan oleh Kantor Pusat PT XYZ di Amsterdam terutang PPN, dan
pihak eksportir Indonesia selaku penerima jasa di dalam negeri harus memungut,
menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

Demikian untuk dimaklumi.

Pjs. DIREKTUR

ttd

Drs. MOCH. SOEBAKIR

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:1996, Lainnya, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: