SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 203/PJ.32/1996

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 203/PJ.32/1996

TENTANG

MOHON KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN RESTITUSI PPn BM

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menjawab surat Saudara tanggal 25 September 1996 perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Permasalahan yang Saudara ajukan dalam surat tersebut adalah :
a. Sehubungan dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-11/PJ.51/1995 tanggal 21 Maret 1995 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-51/PJ.51/1995 tanggal 16 Oktober 1995 sebagai petunjuk pelaksanaan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 272/KMK.04/1995 tanggal 28 Juni 1995 tentang Macam dan jenis
kendaraan bermotor yang dikenakan PPn BM, Saudara mohon penegasan mengenai
pelaksanaan pemberian restitusi PPn BM atas penyerahan di Daerah Pabean dan/atau impor
kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dengan berplat nomor polisi
warna hitam.

b. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Saudara juga mempermasalahkan mengenai surat-
surat penegasan yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak
yang memohon restitusi PPn BM atas kendaraan bermotor untuk angkutan barang.

2. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 272/KMK.04/1995 tanggal
28 Juni 1995, atas penyerahan di dalam Daerah Pabean atau impor kendaraan bermotor jenis kombi,
minibus, van, pick-up, bus, station wagon, sedan dan jip yang dipergunakan untuk kendaraan
ambulan, kendaraan tahanan, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan jenazah, kendaraan
angkutan umum, dikecualikan dari pengenaan PPn BM.

Dalam Pasal 7 ayat (3) dinyatakan bahwa atas penyerahan di dalam Daerah Pabean atau impor
kendaraan bermotor jenis van dan pick up yang digunakan untuk kendaraan angkutan barang,
dikecualikan dari pengenaan PPn BM.

Selanjutnya dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tersebut
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

3. Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 272/KMK.04/1995 diatur dalam Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ.51/1995 tanggal 16 Oktober 1995 yang menyatakan bahwa
yang dimaksud dengan kendaraan angkutan umum yaitu kendaraan bermotor yang dipergunakan
untuk kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut
bayaran selain dengan cara persewaan baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, sepanjang
menggunakan plat dasar nomor polisi dengan warna kuning.

Dengan demikian batasan angkutan umum berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor SE-51/PJ.51/1995 adalah tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
272/KMK.04/1995, karena dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 272/KMK.04/1995 Menteri
Keuangan telah memberi wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengatur pelaksanaan
Keputusan Menteri Keuangan tersebut.

4. Dasar hukum penerbitan surat penegasan Direktur Jenderal Pajak atas restitusi PPn BM untuk
kendaraan angkutan barang yang ditujukan kepada Sdr. X dan lain-lain adalah mengacu pada
ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.51/1995 tanggal 21 Maret
1995 karena permohonan restitusi PPn BM tersebut adalah untuk kendaraan bermotor angkutan
barang yang penyerahannya dilakukan sebelum tanggal 28 Juni 1995, yaitu tanggal mulai
diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 272/KMK.04/1995.

5. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut:
5.1. Kendaraan bermotor jenis van dan pick up yang digunakan untuk angkutan barang yang
penyerahannya dilakukan pada atau setelah tanggal 28 Juni 1995, PPn BM yang dibayar
dapat direstitusi apabila kendaraan tersebut menggunakan plat dasar nomor polisi dengan
warna kuning.

5.2. Permohonan restitusi PPn BM yang diajukan setelah berlakunya Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.51/1995 untuk kendaraan angkutan barang yang
menggunakan plat dasar nomor polisi warna hitam masih dapat diproses sepanjang
penyerahan kendaraan tersebut dilakukan sebelum tanggal 28 Juni 1995, dan permohonan
tersebut belum lewat waktu 12 bulan terhitung dari saat penyerahan kendaraan.

5.3. Tanggal penyerahan kendaraan tersebut di atas adalah tanggal Faktur Kendaraan Bermotor
yang dibuat oleh Agen Tunggal Pemegang Merk kepada pembeli terakhir.

Demikian untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:1996, PPN, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: