Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1245/PJ.51/2001 TENTANG PPN ATAS PAKAN TERNAK DAN BAHAN BAKU PEMBUATAN PAKAN TERNAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk surat-surat Saudara Nomor XXX tanggal 24 April 2001 hal Penjelasan mengenai PPN sehubungan dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001, tanggal 22 Maret 2001 dan Nomor XXX tanggal 21 Agustus … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1245/PJ.51/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 579/PJ.32/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 579/PJ.32/2001 TENTANG FASILITAS PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN ATAS BARANG MODAL, TIDAK TERMASUK SUKU CADANG DAN BAHAN BAKU UNTUK PT. NNT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 1909/27.04/056/2001 tanggal 20 Agustus 2001 hal tersebut diatas dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 579/PJ.32/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108a/KMK.01/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108a/KMK.01/1999 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK FERRO MANGAN DAN SILICON MANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 261/MPP/Kep/9/1996, PT Maxi Mangando Industry (dahulu PT Interferro … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108a/KMK.01/1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1239/PJ.53/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1239/PJ.53/2001 TENTANG DISPENSASI PENGHAPUSAN PPN (0%) PEMBANGUNAN LINTAS TIMUR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Gubernur Riau Nomor ............. tanggal 20 Agustus 2001 hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa sehubungan dengan surat Direktur Utama PT … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1239/PJ.53/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 573/PJ.3/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 573/PJ.3/2001 TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN ATAS PERLAKUAN PPN, PEMOTONGAN PAJAK DAN HAL-HAL LAINNYA BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI DALAM BENTUK PENGGABUNGAN USAHA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor Ref. No.: TXO-01/I/01 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 573/PJ.3/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1268/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1268/PJ.51/2001 TENTANG PERMOHONAN SURAT PENEGASAN LYSINE (FEED ADDITIVE) SEBAGAI SALAH SATU BAHAN BAKU MAKANAN TERNAK YANG PPN-NYA DIBEBASKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk surat Saudara Nomor XXX tanggal 26 September 2001 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1268/PJ.51/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 46/PJ.6/1998 TENTANG JADUAL KEGIATAN PENDATAAN DAN PENILAIAN PBB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Kegiatan pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB adalah kegiatan pokok yang harus dilaksanakan setiap tahunnya oleh seluruh Kantor Pelayanan PBB di Indonesia. Kegiatan ini akan menghasilkan produk-produk PBB yang digunakan sebagai dasar … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ.6/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1267/PJ.51/2001
Peraturaan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1267/PJ.51/2001 TENTANG PPN ATAS IMPOR SERAT KAPAS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 2 Oktober 2001 tanpa hal, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara tersebut secara garis besar mengemukakan hal-hal sebagai berikut : a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1267/PJ.51/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 38/PJ.6/2000
Peraturan Pajak 24 Agustus 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 38/PJ.6/2000 TENTANG PENYAMPAIAN KETENTUAN TENTANG NILAI JUAL KENA PAJAK DAN KETENTUAN TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG MULAI BERLAKU PADA TANGGAL 1 JANUARI 2001 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan ketentuan tentang Nilai Jual Kena … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 38/PJ.6/2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109/KMK.014/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 22 SAMPAI DENGAN 28 MARET 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109/KMK.014/1999