SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.01/2009 

Peraturan Pajak
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 04/PJ.01/2009

TENTANG

BIAYA KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN
INSTANSI TERKAIT DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2009

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Bagian Anggaran 999 Bendahara Umum Negara (BP.PBB) Tahun Anggaran 2009 (Daftar Alokasi Sementara Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan) Nomor : 0186.0/999-06.1/-/2009 s.d. Nomor SP : 0218.0/999-06.1/-/2009 tanggal 11 Februari 2009, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan diberikan anggaran untuk Biaya Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya dalam rangka Pemungutan Pajak Tahun Anggaran 2009.
  2. Biaya Koordinasi dimaksud adalah untuk membiayai kegiatan yang menunjang kelancaran operasional kantor yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah seperti Kegiatan Penataran/Sosialisasi Kepada Wajib Pajak dan kerjasama dengan instansi lain untuk pencarian Data/Alat Keterangan.
  3. Selanjutnya Biaya Koordinasi tidak diperkenankan untuk membiayai kegiatan yang bersifat konsumtif seperti menjamu pejabat, upacara-upacara, peringatan ulang tahun dan kegiatan konsumtif lainnya.
  4. Biaya Koordinasi bersumber dari Daftar Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (DA-BP.PBB) yang dialokasikan pada DIPA masing-masing Satuan Kerja untuk Tahun Anggaran 2009, dengan besaran sebagai berikut:
    1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak               Rp  72.000.000,00;
    2. Kantor Pelayanan Pajak                                        Rp  24.000.000,00;
    3. Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan        Rp  12.000.000,00;
  5. Pencairan Biaya Koordinasi agar mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  6. Pertanggungjawaban belanja agar dilaporkan dengan menggunakan mekanisme Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Bagian Anggaran 999 (BA 999) : Belanja Lain-Lain (BP-PBB) Tahun Anggaran 2009, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 171/PMK.05/2007tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Demikian untuk dilaksanakan dan dipedomani.

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

ttd

IGN MAYUN WINANGUN

www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:2009, Lainnya, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: