Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 173/PJ.331/2006

TENTANG

PERMASALAHAN PT. ABC (SPM PPN MASA JULI 2001 DAN SPM PPN MASA AGUSTUS 2001)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX dan Nomor : XXX tanggal XXX perihal pada pokok di atas,
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
I. Dalam surat tersebut antara lain dikemukakan mengenai :
a. Diterimanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.06327/PP/M.lV/99/2005 tanggal
9 September 2005 yang direvisi dengan Putusan Nomor: Put.06327R/PP/M.IV/99/2005 tanggal
12 Oktober 2005 yang memutuskan “Mengabulkan gugatan Penggugat yang memohon
pemberian imbalan bunga berdasarkan Pasal 17B Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan membatalkan keputusan Tergugat Nomor:
KEP-000004/IB.PPN/WPJ.19/ KP.0104/2005 tanggal 28 Januari 2005 mengenai pemberian
imbalan bunga sehubungan dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:
Put.03007/PP/M.IX/16/2004 tanggal 22 Juni 2004 atas nama PT. ABC, NPWP:
02.025.873.7-091.000, alamat Jl. Cilandak KKO Raya, Jakarta 12560.”
b. Serta diterimanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.06326/PP/M.IV/99/2005 tanggal
9 September 2005 yang direvisi dengan Putusan Nomor: Put.06326R/PP/M.IV/99/2005 tanggal
12 Oktober 2005 yang memutuskan “Mengabulkan gugatan Penggugat yang memohon
pemberian imbalan bunga berdasarkan Pasal 17B dan Pasal 27A Undang-undang Nomor 6
Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan membatalkan keputusan Tergugat
Nomor: KEP-000004/IB.PPN/WPJ.19/KP.0104/2005 tanggal 28 Januari 2005 mengenai
pemberian imbalan bunga sehubungan dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:
Put.03007/PP/M.IX /16/2004 tanggal 22 Juni 2004 atas nama PT. ABC, NPWP:
02.025.873.7-091.000, alamat Jl. Cilandak KKO Raya, Jakarta 12560.”
c. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu memohon petunjuk untuk menyelesaikan SPMIB terkait
dengan Putusan Pengadilan Pajak dimaksud.
II. Angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-01/PJ.32/2003 tanggal 1 Agustus 2003
tentang Penanganan Surat-Surat Wajib Pajak, antara lain mengatur bahwa :
” Surat-surat Wajib Pajak yang permasalahannya bersifat operasional yang ketentuannya telah diatur
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan agar dijawab oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak
tempat Wajib Pajak terdaftar atau oleh Kepala Kantor Wilayah atasannya. ….”
III. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa mengingat permasalahan Wajib
Pajak tersebut bersifat operasional yang ketentuannya telah diatur daLam peraturan perundang-
undangan perpajakan, maka terhadap permasalahan tersebut dapat Saudara tindak lanjuti sesuai
ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dimaklumi.

a.n.Direktur Jenderal
Direktur,

ttd.

Herry Sumarojito
060061993

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan