Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 328/PJ.53/2006

TENTANG

PPN KAPAL JALUR INTERNASIONAL

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal XXX hal sebagaimana tersebut pada pokok surat,
dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut Saudara kemukakan bahwa :
a. Merujuk hasil Rapat Koordinasi (rakor) bidang keuangan yang diikuti wakil-wakil dari PT
(Persero) Pelaporan Indonesia (Pelindo) I, II, III dan IV yang salah satu hasil rapatnya yaitu
perlu segera melakukan klarifikasi/penegasan atas penerapan PPN Jasa Kepelabuhanan
terhadap Kapal Jalur Internasional, agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara Fiskus dan
Wajib Pajak dalam penerapannya.
b. Dalam penerapannya dilapangan masih terdapat perbedaan persepsi yang kurang
menguntungkan pihak Pelindo selaku Operator Jasa Kebelahunan yang menyerahkan Jasa
Kena Pajak, sebab :
1) Perusahaan pelayaran bersikukuh berpegang pada Surat Menteri Keuangan Nomor
S-995/MK.04/1990 tanggal 20 Agustus 1990, yaitu kelaziman dunia internasional tidak
memungut PPN atas kapal jalur internasional.
2) Sementara pihak pemeriksa pajak mengacu pada pemberlakuan Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.532/1999 tanggal 24 Mei 1999 dengan
pengertian sebagai berikut :
– Harus berstatus Perusahaan Pelayaran (bukan keagenan);
– Sedang melayari jalur internasional;
– Tidak memuat barang di dalam pelabuhan di Indonesia;
– Negara Pemilik Kapal ada dalam “Tax Treaty”, bendera kapal diabaikan.
3) Sanksi atas tidak dipungutnya PPN Pelayaran Jalur Internasional menjadi beban Wajib
Pungut Pajak (Pelindo) selaku penyelenggara jasa kepelabuhan.
c. Berkaitan dengan hal tersebut Saudara mengharapkan adanya klarifikasi/penegasan dan
apabila terdapat perubahan penerapan aturan dimaksud kiranya dapat diberlakukan sejak
adanya surat jawaban ini.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN), antara lain mengatur :
a. Pasal 4 huruf c, bahwa atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang
dilakukan oleh Pengusaha, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam memori penjelasannya
dijelaskan bahwa penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut :
1) Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
2) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
3) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
b. Pasal 4A ayat (3) jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis
Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menetapkan kelompok-
kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, namun jasa kebelabuhan tidak
termasuk jenis jasa y ang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
c. Pasal 18 ayat (1) huruf b, bahwa Dengan berlakunya undang-undang ini, selama peraturan
pelaksanaan Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan yang tidak
bertentangan dengan Undang-undang ini yang belum dicabut dan diganti dinyatakan masih
berlaku.

3. Pasal 3 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari pengenaan
pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2003 mengatur bahwa jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan
Penangkapan Ikan Nasional, Danau, dan Penyeberangan Nasional yang atas penyerahannya dibebaskan
dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi :
1) Jasa persewaan kapal;
2) Jasa kepelabuhanan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat dan jasa labuh;
3) Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal.

4. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan 3, serta dengan memperhatikan isi surat Saudara pada butir
1 di atas, dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Dengan berlakunya Undang-undnag Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, maka atas penyerahan jasa
kepelabuhan kepada kapal-kapal yang melakukan pelayaran dalam jalur internasional maupun
tidak, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
b. Jenis jasa kepelabuhan yang mendapat fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai adalah
jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat dan jasa labuh yang diterima
oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan
Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan
Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional.
c. Surat Menteri Keuangan Nomor S-995/MK.04/1990 tanggal 20 Agustus 1990 tentang PPN Atas
Jasa Pelabuhan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.532/1999 tanggal
24 Mei 1999 tentang PPN atas Jasa Kepelabuhan Untuk Kapal Jalur Pelayaran Internasional,
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya (Undang-undang, Peraturan
Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan Tahun 2000), maka dengan sendirinya
ketetapan/penegasan tersebut tidak berlaku lagi.

Demikian untuk dimaklumi.

Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan :
1. Direktur PPN dan PTLL;
2. Direktur Peraturan Perpajakan;
3. Kepala Kanwil Jakarta Khusus;
4. DPP INSA.

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan