Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 407/PJ.341/2006

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN JASA PERBAIKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara No. XXX tanggal 17 Februari 2006 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai
berikut :

1. Dalam surat Saudara dijelaskan hal-hal berikut :
a. PT ABC banyak menggunakan jasa perusahaan-perusahaan luar negeri yang berkedudukan
di Jepang, untuk melakukan jasa regrinding dan jasa perbaikan spare part mesin. Seluruh
jasa tersebut dilakukan di Jepang. Perusahaan Saudara mengirim peralatan dan spare part
mesin ke Jepang yang kemudian dilakukan perbaikan di Jepang.
b. Untuk transaksi tersebut pihak penerima penghasilan di Jepang telah memberikan Surat
Keterangan Domisili (SKD) dan perusahaan Saudara telah memotong PPh Pasal 26 atas jasa
sebesar 10%.
c. Kemudian, Saudara memperoleh informasi bahwa untuk transaksi jasa regrinding dan jasa
perbaikan mesin tersebut bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 26 sesuai
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia-Jepang.
d. Saudara menanyakan perlakuan pemotongan PPh Pasal 26 yang benar sesuai dengan P3B
antara Indonesia-Jepang.

2. Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, antara lain diatur bahwa :
a. Pasal 2 ayat (4) huruf b
Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat
tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima penghasilan atau memperoleh
penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui
bentuk usaha tetap di Indonesia;
b. Pasal 26 ayat (1) huruf d
Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang
dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara
kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib
Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua
puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

3. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia-Jepang antara lain mengatur
sebagai berikut :
a. Article 5 paragraph (5)
An enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in
the other Contracting State if it furnishes in that other Contracting State consultancy services,
or supervisory services in connection with a building, construction or installation project
through employees or other personnel – other than an agent of an independent status to whom
the provisions of paragraph 8 apply – provided that such activities continue (for the same
project or two or more connected projects) for a period or periods aggregating more than six
months within any taxable year. However, if the furnishing of such services is effected under
an agreement between the Governments of the two Contracting States regarding economic or
technical cooperation, that enterprise shall, notwithstanding any provisions of this Article, not
be deemed to have a permanent establishment in that other Contracting State.
b. Article 7 paragraph (1)
The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting
State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a
permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid,
the profits of the enterprise may be taxed in that other Contracting State but only so much of
them as is attributable to that permanent establishment.

4. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996
tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, antara lain ditegaskan bahwa :
a. Butir 2 huruf a
Wajib Pajak luar negeri (WPLN) wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD)
kepada pihak yang membayarkan penghasilan dan menyampaikan fotokopi SKD tersebut
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pihak yang membayarkan penghasilan
terdaftar. SKD asli tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayarkan penghasilan
untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai ketentuan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku
antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan WPLN tersebut;
b. Butir 2 huruf b
SKD diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara mitra runding.
Namun demikian, SKD yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pelayanan Pajak tempat WPLN
yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan dipersamakan dengan SKD yang dibuat
Competent Authority.

5. Berdasarkan ketentuan dalam butir 2 sampai dengan butir 4 serta memperhatikan isi surat Saudara
dalam butir 1 bersama ini ditegaskan sebagai berikut :
a. Sepanjang jasa yang diberikan WPLN, dalam hal ini Wajib Pajak Jepang kepada PT ABC
dilakukan di luar negeri atau apabila dilakukan di Indonesia dalam bentuk jasa konsultasi atau
dalam bentuk jasa pengawasan terkait dengan proyek bangunan, konstruksi dan instalasi
tidak lebih dari enam bulan dalam jangka waktu satu tahun, maka pemberian jasa tersebut
tidak menimbulkan adanya bentuk usaha tetap (permanent establishment) di Indonesia.
Apabila demikian halnya, maka hak pemajakan atas penghasilan berupa imbalan jasa
tersebut berada pada Pemerintah Jepang, sehingga atas imbalan jasa yang dibayarkan oleh
PT ABC kepada WPLN tersebut tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 26.
b. Untuk Pelaksanaan ketentuan dalam P3B, maka WPLN tersebut harus menunjukkan SKD
dari pejabat berwenang dari negara tempat kedudukan WPLN yang menerangkan bahwa
WPLN tersebut merupakan penduduk negara yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi.

DIREKTUR,

ttd.

HERRY SUMARDJITO

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan