Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 345/PJ.51/2006

TENTANG

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal XXX perihal Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak
Pertambahan Nilai, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut garis besar disampaikan hal-hal sebagai berikut :
a. PT. ABC NPWP XXX, bergerak dalam bidang Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong.
b. Berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan dan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan
oleh Pemda Kabupaten Bandung, kegiatan usaha yang dilakukan adalah perdagangan hasil
peternakan dan usaha penggemukan sapi potong.
c. PT. ABC melakukan pembelian sapi/bibit sapi untuk dipelihara/digemukan sebagai sapi
potong.
d. Sebagian sapi/bibit sapi tersebut dibeli dari petani ternak.
e. Saudara mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas
penerimaan penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strtegis.

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang
Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003,
mengatur antara lain :
a. Pasal 1 angka 1 huruf c menyatakan bahwa Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis
adalah barang hasil pertanian.
b. Pasal 1 angka 1 huruf d menyatakan bahwa Barang Kena Pajak yang Bersifat Strategis adalah
bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan,
penangkaran, atau perikanan.
c. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari
kegiatan usahadi bidang : pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perburuan atau
penangkapan, maupun penangkaran dan perikanan baik dari penangkapan atau budidaya.
d. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Petani adalah orang yang melakukan kegiatan usaha di
bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perburuan atau penangkapan,
penangkaran, penangkapan atau budidaya perikanan.
e. Pasal 2 ayat (2) huruf c menyatakan bahwa Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
yang bersifat strategis berup barang hasil pertanian sebagaiana dimaksud dalam Pasal 1
angka 1 huruf c oleh petani atau kelompok petani dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai.
f. Pasal 2 ayat (2) huruf d menyatakan bahwa Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
yang bersifat strategis berupa bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 1 huruf d dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Sesuai Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 155/KMK.03/2001 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 371/KMK.03/2003 menyatakan bahwa
orang atau badan yang melakukan impor dan atau menerima penyerhaan berpa bibit dan atau benih
dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan tidak
diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh
Direktur Jenderal Pajak.

4. Sesuai Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Atau
Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bibit Dan Benih Untuk Pembangunan Dan Pengembangan Industri
Pertanian, Peternakan Atau Perikanan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan bibit dan benih adalah
segala jenis tumbuhan atau hewan yang nyata-nyata untuk dikembangbiakan lebih lanjut dalam
rangka pengembangan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini ditergaskan bahwa :
a. Sapi atau sapi bibit dengan tujuan dipelihara/digemukan untuk dijadikan sapi potong tidak
termasuk dalam pengertian bibit atau benih sebagaimana dimakusd dalam butir 2 huruf b dan
butir 3 di atas, sehingga atas setiap impor atau penyerahannya dikenakan PPN.
b. Namun demikian, atas penyerahan sapi bibit maupun sapi potong sebagaimana dimaksud
dalam butir a di atas yang dilakukna oleh petani atau kelopok petani kepada Perusahaan
Saudara dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan tidak diperulan Surat
Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai.

Demikian disampaikan.

Direktur,

ttd.

Ichwan Fachruddin
NIP 060044568

Tembusan :
Direktur Peraturan Perpajakan.

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan