Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 568/PJ.53/2006

TENTANG

PERMOHONAN PENEGASAN TENTANG SURAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NO. 840/PJ.53/2005 TANGGAL 14 SEPTEMBER 2005

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal XXX sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan
ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa :
a. PT ABC NPWP XXX adalah salah satu customer yang menggunakan jasa freight forwarding
dari PT DEF.
b. Dalam melakukan penagihan PT DEF membedakan transaksi dengan cara sebagai berikut :
1) Atas pembayaran biaya transportasi luar negeri (freight dan THC) diterbitkan invoice
(reinvoicing) tanpa memungut PPN. Status tagihan adalah cost to cost (nilai
penggantian).
2) Atas jasa broker/perantara seperti biaya keagenan, biaya trucking dan bongkar muat
diterbitkan invoice (re-invoicing) dan memungut PPN dari total nilai tagihan pihak
ketiga ditambah margin keuntungan PT DEF.
3) Atas penyerahan jasa freight forwarding, PT DEF menerbitkan invoice dan dipungut
PPN.
c. Berkaitan dengan hal-hal tersebut Saudara mohon klarifikasi mengenai beberapa hal, yaitu :
1) Apakah atas pembayaran freight dan biaya transportasi luar negeri lainnya dari PT
ABC kepada PT DEF, sepanjang tagihan/invoice yang diterbitkan oleh shipping line
atas nama PT ABC (customer langsung) dan status pembayaran tersebut adalah cost
to cost (nilai penggantian) adalah bukan objek PPN?
2) Apakah THC merupakan objek PPN atau bukan, karena sebelumnya tidak dipungut
PPN?
3) Apakah dengan sistem re-invoicing (total tagihan PT DEF) sepanjang dilakukan
pemisahan nilai jasa awal dan margin dari keuntungan PT DEF secara teknis
diperbolehkan?

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur :
a. Pasal 1 angka 19, bahwa Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak
termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang
dicantumkan dalam Faktur Pajak.
b. Pasal 4, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :
1) huruf a, penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
Pengusaha;
2) huruf b, impor Barang Kena Pajak;
3) huruf c, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
Pengusaha;
4) huruf d, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean;
5) huruf e, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean; atau
6) huruf f, ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
c. Pasal 4A ayat (3) jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis
Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menetapkan jenis-jenis jasa
yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, namun jasa freight forwarding dan jasa
terminal handling tidak termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada butir 2, dan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1 di
atas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :
a. Atas pemanfaatan jasa freight forwarding oleh PT ABC dari PT DEF dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai dengan Dasar pengenaan Pajak sebesar nilai yang diminta atau seharusnya
diminta oleh PT DEF sebagai pemberi jasa freight forwarding.
b. Atas pembayaran kembali (reimbursement) biaya freight, biaya transportasi luar negeri
lainnya, dan THC oleh PT ABC kepada PT DEF bukan merupakan bagian Dasar Pengehaan
Pajak, sepanjang dokumen-dokumen pabean (invoice, Faktur Pajak dan lain-lain) diterbitkan
oleh shpping line dan/atau pihak lain (misal penyelenggara pelabuhan) langsung atas nama
PT ABC.
c. Dalam hal PT DEF menggunakan sistem re-invoicing, yaitu dokumen-dokumen pabean
diterbitkan/dibuat kembali oleh PT DEF kepada PT ABC untuk menagih pembayaran biaya-
biaya yang telah dilakukan oleh PT DEF kepada shipping line dan/atau pihak lain, maka Dasar
Pengenaan Pajak atas pemanfaatan jasa freight forwarding tersebut adalah sebesar nilai
penggantian yang diminta atau seharusnya diminta oleh PT. DEF termasuk freight forwarder
fee dan margin keuntungan.

Demikian untuk dimaklumi.

a.n.Direktur Jenderal
Direktur PPN dan PTLL,

ttd.

Ichwan Fachruddin
NIP 060044568

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan.

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan