Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 1054/PJ.331/2006

TENTANG

PERMOHONAN PETUNJUK LEBIH LANJUT

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxx tanggal 7 Agustus 2006 perihal sebagaimana dimaksud
pada pokok di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
a. Dalam rangka pengamanan penerimaan pajak Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak (TOPP)
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan pajak terhadap PT.BSM
(NPWP : 00.000.000.0- 000.000) dan PT. BSM (NPWP : 00.000.000.0- 000.000) dengan hasil
pemeriksaan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN atas kegiatan
murabahah.
b. Menindaklanjuti surat ketetapan-pajak tersebut, KPP Madya Jakarta Pusat telah melakukan
hal-hal sebagai berikut :
1) Penagihan secara persuasif, yaitu menghimbau Wajib Pajak untuk melunasi
tunggakan pajak dan mengundang wajib pajak
2) Penagihan secara represif, yaitu mengirimkan Surat Teguran dan Menyampaikan
Surat Paksa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Penagihan dengan Surat Paksa.
c. Disamping itu, KPP Madya Jakrta Pusat juga melakukan koordinasi melalui telepon dengan
Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dan ditanggapi dengan surat Nomor
8/342/DPBS/Fax tanggal 18 Juli 2006 yang melampirkan Surat Gubernur Bank Indonesia
kepada menteri Keuangan yang mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan
ketentuan untuk tidak memberlakukan pajak berganda pada transaksi murabahah di bank
syariah.
d. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kabala KPP Madya Jakarta Pusat memohon petunjuk
mengenai tindakan penagihan apa yang dapat dilakukan selanjutnya.

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18
Tahun 2000 antara lain diatur hal-hal sebagai berikut :
a. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang
bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
b. Pasal 1 butir 5, bahwa jasa adalah setiap pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau
perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak
tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena
pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
c. Pasal 4A ayat (1), bahwa jenis barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 dan
jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan Pajak
berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
d. Pasal 4A ayat (3) huruf d, bahwa penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-
kelompok jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan dengan Surat Paksa antara lain mengatur
hal-hal sebagai berikut :
a. Pasal 8 ayat (1) huruf a, bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak
melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surat lain yang sejenis.
b. Pasal 12, apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu 2 (dua)
kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita dengan
pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penaggung Pajak, Pejabat
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa apabila setelah lewat jangka 2
(dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah penyampaian Surat Paksa kepada Penanggung Pajak,
utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak maka tindakan penagihan dapat dilanjutkan dengan
penerbitan Surat Penyitaan sebagaimana di maksud pada angka 2 di atas.

Demikian untuk dimaklumi

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR

ttd.

GUNADI
NIP 060044247

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

WA : 0812 932 70074

Tinggalkan Balasan