SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1393/PJ.5/2001

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 1393/PJ.5/2001

TENTANG

PENGENAAN PPN ATAS PENYERAHAN BKP DI LUAR NEGERI OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI
KE WAJIB PAJAK DALAM NEGERI LAINNYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxxx tanggal 1 Oktober 2001 hal sebagaimana tersebut pada
pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa :
a. PT. CLI melakukan perjanjian kontrak penjualan Barang Kena Pajak (BKP) dengan Wajib
Pajak Dalam Negeri yang ditandatangani di Indonesia, atas perjanjian tersebut pembeli
menghendaki penyerahan BKP dilakukan di Singapura. BKP yang diserahkan tersebut dibeli
dari Italia yang langsung dikirim ke Singapura;
b. PT. CLI melakukan perjanjian kontrak penjualan BKP dengan Wajib Pajak Dalam Negeri yang
ditandatangani di Indonesia, atas perjanjian tersebut pembeli menghendaki penyerahan BKP
dilakukan di Singapura, BKP yang diserahkan tersebut diimpor dari Italia. Setelah barang
tersebut diterima di Indonesia kemudian diekspor ke Singapura.
c. Selanjutnya Saudara mohon penjelasan apakah atas penyerahan KBP tersebut di atas
terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
18 Tahun 2000 diatur bahwa :
a. Pasal 4; Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :
1) Huruf a; penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2) Huruf b; impor BKP;
3) Huruf f; ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak
b. Pasal 7;
1) Ayat (1); Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen)
2) Ayat (2); Tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen)

3. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1 dengan ini
disampaikan penegasan sebagai berikut :
a. Pembelian BKP dari Italia yang Saudara langsung kirim ke Singapura bukan merupakan
penyerahan BKP dalam Daerah Pabean sehingga atas penyerahan tersebut tidak terutang
PPN;
b. Pembelian BKP dari Italia yang Saudara impor ke Indonesia adalah merupakan kegiatan
memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean sehingga atas impor
tersebut terutang PPN dan apabila kemudian Saudara mengekspor barang tersebut ke
Singapura maka atas ekspor tersebut terutang PPN sebesar 0% (nol persen).

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur PPN dan PTLL

ttd.

I Made Gde Erata
NIP. 060044249

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan;
3. Kepala Kanwil VII DJP Jawa Barat;
4. Kepala KPP Bekasi.

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:2001, PPN, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: