SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1394/PJ.5/2001

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 1394/PJ.5/2001

TENTANG

KLARIFIKASI ATAS SURAT NOMOR S-2439/PJ.54/1999 TENTANG BATAS AKHIR
PENYETORAN PPN DAN PPnBM OLEH PEMUNGUT PPN SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxxx tanggal 11 Oktober 2001 hal sebagaimana tersebut pada
pokok surat, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. a. Dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11
Tahun 1994 diatur bahwa pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau
Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut pada saat pembayaran
oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
b. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1289/KMK.04/1988 tanggal 23 Desember 1988
diatur antara lain :
b.1. Yang dimaksud dengan Badan-badan tertentu dalam Keputusan ini adalah
PERTAMINA, Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya di bidang minyak dan
gas bumi dan Pertambangan Umum lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah,
Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah.
b.2. Pemungutan PPN dan atau PPnBM dilakukan pada saat pembayaran oleh Badan-badan
tertentu kepada rekanan yang bersangkutan.
b.3. Penyetoran PPN dan PPnBM yang terutang, dilakukan selambat-lambatnya pada hari
kesepuluh setelah bulan terjadinya pembayaran tagihan.
b.4. Badan-badan tertentu melaporkan PPN dan atau PPnBM yang dipungut dan disetor
kepada Kepala Inspeksi Pajak setempat selambat-lambatnya pada hari kedua puluh
setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan rekanan.
Ketentuan ini berlaku untuk pertama kalinya untuk pembayaran yang dilakukan oleh
Badan-badan tertentu mulai tanggal 1 Januari 1989.
c. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.04/1994 tanggal 2 Desember 1994
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.04/1995
tanggal 2 Juni 1995 diatur antara lain PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Bendaharawan Pemerintah, harus disetor selambat-
lambatnya tanggal lima belas bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Ketentuan
ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995.

2. Berdasarkan ketentuan di atas dengan ini disampaikan penegasan, bahwa PPN dan PPnBM yang
dipungut PT. AI sebagai Badan-badan tertentu Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas pembayaran
tagihan yang dilakukan sejak tanggal 1 Januari 1995 harus disetor selambat-lambatnya pada tanggal
lima belas bulan takwim berikutnya setelah bulan terjadinya pembayaran tagihan.

Demikian untuk dimaklumi.

Direktur,

ttd.

I Made Gde Erata
NIP. 060044249

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Peraturan Perpajakan
3. Kepala Kanwil XI DJP Kaltim dan Kalsel
4. Kepala KPP Banjarmasin
5. PT. AI

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:2001, PPN, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: