SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 231/PJ.311/1996

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 231/PJ.311/1996

TENTANG

PEMBEBASAN PPh ATAS BANTUAN HUKUM

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 7 Nopember 1996 perihal tersebut pada pokok surat di atas,
dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Pokok permasalahan yang Saudara kemukakan adalah :

a. Dalam rangka tercapainya sasaran dan target program pemerintah dibidang hukum yaitu
meningkatkan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, pemerintah
memberikan dana bantuan hukum sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap perkara
untuk golongan masyarakat yang kurang mampu yang akan berperkara di pengadilan.

b. Dana bantuan tersebut bukan merupakan penghasilan pengacara/pembela/penasehat hukum,
melainkan bantuan pemerintah bagi golongan masyarakat yang kurang mampu yang akan
berperkara di pengadilan.

c. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan laporan dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
di daerah, ternyata dana bantuan tersebut dikenakan PPh, sehingga dana bantuan tersebut
menjadi kecil dan menimbulkan keengganan pengacara/pembela untuk memanfaatkan dan
mendampingi masyarakat yang kurang mampu tersebut.

d. Saudara mengajukan usul agar atas dana bantuan hukum dari pemerintah untuk golongan
masyarakat kurang mampu yang akan berperkara di pengadilan dapat dibebaskan PPh.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994,
disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari
luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk penggantian atau imbalan
berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,
honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali
ditentukan lain dalam undang-undang ini.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1994, disebutkan bahwa yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah bantuan atau
sumbangan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa bantuan pemerintah berupa dana
bantuan hukum kepada golongan masyarakat yang kurang mampu yang akan berperkara di
pengadilan bukan merupakan penghasilan. Akan tetapi pada saat bantuan tersebut diterima atau
diperoleh pengacara/pembela sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, merupakan penghasilan yang
dikenakan Pajak Penghasilan.

Dengan demikian permohonan Saudara agar atas penerimaan dana bantuan hukum yang diterima
pengacara/pembela dibebaskan dari Pajak Penghasilan tidak dapat dikabulkan.

Demikian untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

DR. FUAD BAWAZIER

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:1996, PPh, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: