KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 111/PJ./1996

Peraturan Pajak

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP – 111/PJ./1996
TENTANG
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-97/PJ./1996
TENTANG SUSUNAN DAN TUGAS DEWAN PENGAWAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN
(PSL) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH AKUNTAN PUBLIK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

  1. bahwa berdasarkan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 555/KMK.04/1996 tanggal 3 September 1996 perlu ditetapkan susunan dan tugas Dewan Pengawas Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Akuntan Publik dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
  2. Bahwa agar Dewan Pengawas dapat lebih berdayaguna maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-97/PJ/1996 tanggal 4 Nopember 1996 tentang Susunan dan Tugas Dewan Pengawas Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSK) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Akuntan Publik;
  3. bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan penyempurnaan dimaksud dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1996 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 28) tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 625/KMK.04/1994 tanggal 27 Desember 1994 Tentang Tata Cara pemeriksaan di Bidang Perpajakan;
  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 763/KMK.04/1986 tanggal 28 Agustus 1986 tentang Akuntan Publik;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 555/KMK.04/1996 tanggal 3 September 1996 tentang penunjukan Tenaga Ahli Tertentu untuk Melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
  7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-97/PJ/1996 tanggal 4 Nopember 1996 tentang susunan dan Tugas Dewan Pengawas Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSK) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Akuntan Publik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-97/PJ/1996 TENTANG SUSUNAN DAN TUGAS DEWAN PENGAWAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH AKUNTAN PUBLIK.

Pasal 1

Susunan Dewan Pengawas Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Akuntan Publik yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Tugas Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :

  1. Menerima laporan dan atau keterangan lain dari Wajib Pajak, Kantor Akuntan Publik, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktorat Jenderal Pajak dan atau pihak lain sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Akuntan Publik;

  2. Mengumpulkan keterangan berkenaan dengan laporan dan atau keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

  3. Menugaskan Tim Penelaah yang beranggotakan Staf Teknis untuk meneliti dan membahas kebenaran laporan dan atau keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

  4. Mengajukan usul tindak lanjut atas temuan atau hasil penelitian dan pembahasan tersebut pada huruf c kepada Direktur Jenderal Pajak, kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktur Jenderal Lembaga Keuangan dan Ketua Badan Pengawas Profesi Ikatan Akuntan Indonesia;

  5. Memberikan pertimbangan kepada Direktur Jenderal Pajak tentang segala sesuatu hal yang berkenaan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Lapangan dimaksud, baik yang diminta maupun yang tidak diminta.

Pasal 3

Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4

Keanggotaan dalam Dewan Pengawas berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 5

Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-97/PJ/1996 tanggal 4 Nopember 1996 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 25 NOPEMBER 1996
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER

Berikut link lampiran KEP – 111-PJ.-1996

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:1996, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, PPN

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: