SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 223/PJ.32/1996

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 223/PJ.32/1996

TENTANG

MOHON PENEGASAN TENTANG PPN ATAS TRANSAKSI PENJUALAN TANAH

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 16 Agustus 1996 perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan
ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut Saudara menyatakan bahwa :
a. PT XYZ adalah Perusahaan Real Estate dan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak tahun 1990
dengan NPWP X.XXX.XXX.X-XXX, dan telah terdaftar sebagai anggota REI.
b. Tahun 1990 PT XYZ mengadakan Perjanjian Ruislag dengan Biro Pusat Statistik yaitu
menukar tanah milik Biro Pusat Statistik dan membeli perumahan karyawan Biro Pusat
Statistik. Di atas tanah tersebut akan dibangun perkantoran untuk dijual/disewakan.
c. Maksud dari perusahaan tersebut tidak terlaksana dan setelah 6 tahun tanah tersebut akan
dijual tanpa diproses lebih lanjut untuk dimatangkan.
d. Saudara mohon penegasan mengenai masalah PPN atas transaksi penjualan tanah tersebut.

2. Sesuai ketentuan Pasal 1 huruf m Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses
mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai
daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau
badan lain melakukan kegiatan tersebut.

3. Sesuai ketentuan Pasal 1 huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk
apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor
barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud
dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

4. Sesuai ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-55/PJ.3/1985 tanggal
20 Agustus 1985 butir 2, Pengusaha Real Estate adalah pabrikan dari Barang Kena Pajak, yang
menurut sifat atau hukumnya adalah barang tidak bergerak berupa bangunan beserta ikutannya.
Selanjutnya dalam butir 4 dinyatakan bahwa tanah sebagai bidang benda/zat padat alamiah bukan
Barang Kena Pajak.

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini ditegaskan bahwa tanah yang diruislag dan
dibeli oleh PT XYZ sebagaimana yang diuraikan dalam surat Saudara, baru dilakukan pembongkaran
bangunan tanpa dilakukan proses pematangan tanah serta belum dibuatkan sarana jalan serta
sarana lainnya. Dengan demikian tanah tersebut masih merupakan bidang atau sebagai benda/zat
padat alamiah yang bukan merupakan Barang Kena Pajak, oleh karena itu atas penyerahan tanah
yang terletak di Jl. A Kav X , Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat tidak terutang Pajak
Pertambahan Nilai.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pjs. DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN

ttd

MOCH. SOEBAKIR

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:1996, PPN, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: