SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3124/PJ.52/1997

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 3124/PJ.52/1997

TENTANG

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KOMISI JASA PERDAGANGAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 19 September 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dapat
diketahui bahwa :

1. PT. ABC, PT. DEF, PT. GHI, PT. JKL, PT. MNO, PT. PQR, PT. STU, PT. VWX, dan PT. XYZ (selanjutnya
disebut “PTI”) adalah perusahaan-perusahaan Indonesia yang bergerak dibidang perdagangan
ekspor.

2. “PTI” selain melakukan kegiatan ekspor, juga menandatangani perjanjian komisi jasa perdagangan
dengan perusahaan-perusahaan Jepang seperti A Corporation, B Corporation, C corporation, D
Corporation, E Corporation, F Corporation, G Corporation, H Corporation, dan I Corporation
(selanjutnya disebut “Japanco”) untuk
mencarikan penjual di Indonesia berupa perusahaan-perusahaan di Indonesia (“PTDN”). Atas jasa
tersebut, PTI menerima komisi perdagangan dari Japanco.
Transaksi penjualan (ekspor) dilakukan langsung antara PTDN dan Japanco.

3. Selanjutnya diketahui bahwa perusahaan-perusahaan Japanco tersebut mempunyai kantor di Jakarta
yang tidak berkaitan dengan kegiatan tersebut di atas, yaitu :
– Representative Office (BUT untuk perdagangan impor)
– BUT untuk proyek lain (konstruksi)

Saudara meminta penegasan apakah atas komisi jasa perdagangan yang diterima oleh PTI dari Japanco
terutang PPN.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut :

1. Ketentuan butir 2.2. huruf b Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.52/1996 tanggal
29 Maret 1996 perihal PPN atas Jasa Perdagangan menyebutkan bahwa jasa perdagangan tidak
dikenakan PPN dalam hal Pengusaha Jasa Perdagangan dan Penjual Barang berada di dalam Daerah
Pabean, sedang pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean
sepanjang pembeli barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut
dilakukan secara langsung oleh pembeli barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan.

2. Selanjutnya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia Jepang Pasal 5 ayat
(4) huruf d jis. ayat (8) menyebutkan suatu perusahaan dari suatu negara tidak dianggap memiliki
BUT di negara lain hanya karena menjalankan usaha di negara lain melalui makelar, komisioner
umum atau agen lain yang berdiri sendiri, dan suatu perusahaan tidak dianggap memiliki BUT apabila
suatu usaha tertentu semata-mata dimaksudkan untuk pembelian barang dagangan atau untuk
pengumpulan keterangan bagi keperluan perusahaan.

3. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kantor perwakilan di Jakarta bukan merupakan BUT
untuk kegiatan tersebut melainkan untuk kegiatan lain yaitu konstruksi dan impor yang tidak ada
hubungannya dengan pembelian barang tersebut, sehingga atas komisi jasa perdagangan yang
diterima langsung oleh PTI dari Japanco (perusahaan luar negeri) di Jepang, tidak terutang PPN.

4. Penegasan ini berlaku juga bagi perusahaan-perusahaan yang tercantum pada tembusan surat ini.

Demikian untuk dimaklumi.

DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SAROYO ATMOSUDARMO

www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

WA : 0812 932 70074



Kategori:1997, PPN, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: