SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.101/1996

Peraturan PAJAK
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 04/PJ.101/1996

TENTANG

MASA TRANSISI PENERAPAN SE-03/PJ.101/1996 (SERI P3B NO.1)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan penyederhanaan prosedur penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sebagaimana telah ditegaskan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996, dan adanya pertanyaan-pertanyaan mengenai permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) dan Surat Keterangan Tarif (SKT) PPh Pasal 26 yang belum dijawab KPP atau belum dimohonkan SKT/SKB sampai dengan berlakunya SE-03/PJ.101/1996, bersama ini diberikan penegasan sebagai berikut :

  1. Penegasan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ.101/1996 diterapkan pula atas permohonan SKT/SKB yang telah diterima dan belum dijawab Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penerapan P3B yang berkaitan dengan permohonan yang belum dijawab tersebut agar dilakukan sesuai dengan penegasan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ.101/1996.Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar segera memberitahukan kepada semua pemohon SKT/SKB selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 1996 yang menyatakan bahwa sesuai dengan SE-03/PJ.101/1996 atas permohonan tersebut tidak perlu diterbitkan SKT/SKB.

  2. Permohonan SKT/SKB sebagaimana dimaksud pada butir 1 meliputi baik permohonan yang telah lengkap maupun permohonan yang belum lengkap. Untuk permohonan yang belum lengkap, baik yang telah diberitahukan maupun yang belum diberitahukan KPP kepada pemohon untuk segera dilengkapi.

  3. Atas penghasilan yang telah terlanjur dipotong PPh Pasal 26 sesuai dengan tarif berdasarkan tarif P3B tanpa SKT/SKB dan belum diajukan permohonan SKT/SKB, maka pihak yang wajib memotong/pihak yang wajib membayar penghasilan harus menyampaikan foto copy Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak luar negeri yang menerima penghasilan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat pihak yang membayar terdaftar dengan menunjukkan asli Surat Keterangan Domisili tersebut. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka PPh Pasal 26 dihitung sebesar 20% (dua puluh persen).

  4. Atas penghasilan yang dibayar oleh pihak yang berkedudukan di Indonesia yang telah dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dan belum dimohonkan SKT/SKB, dan menurut P3B seharusnya dipotong dengan tarif dibawah 20% (dua puluh persen), maka :

    1. Wajib Pajak luar negeri tidak perlu mengajukan permohonan SKT/SKB PPh Pasal 26;

    2. Wajib Pajak luar negeri dapat mengajukan permohonan restitusi dengan melampirkan asli Surat Keterangan Domisili dari pejabat yang berwenang pada saat penghasilan terutang atau saat dipotong PPh Pasal 26, tergantung mana yang lebih dahulu, dan asli Bukti Pemotongan PPh Pasal 26.

  5. Apabila berdasarkan pemeriksaan, penghasilan yang dibayar atau terutang oleh pihak yang berkedudukan di Indonesia belum dipotong PPh Pasal 26 dan belum dimohonkan SKT/SKB, agar segera diterbitkan SKP PPh Pasal 26 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dengan menerapkan tarif sebesar 20% kecuali Wajib Pajak menunjukkan asli Surat Keterangan Domisili atas nama Wajib Pajak luar negeri yang menerima penghasilan. Apabila Wajib Pajak tersebut dapat menunjukkan asli Surat Keterangan Domisili, maka diterapkan tarif sesuai dengan P3B yang berlaku.

  6. Untuk penerapan SE-03/PJ.101/1996 atas Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 26 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 1994, dilaksanakan sebagai berikut :

    1. Atas penghasilan BUT yang kantor induknya berada di negara treaty partner, BUT cukup menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili kantor induknya kepada KPP tempat BUT tersebut terdaftar. Berdasarkan Surat Keterangan Domisili tersebut maka tarif pemotongan PPh Pasal 26 diterapkan sesuai dengan tarif berdasarkan P3B dengan negara yang bersangkutan;

    2. Atas penghasilan BUT yang kantor induknya berkedudukan di negara non-treaty partner, diterapkan tarif pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Demikian untuk dilaksanakan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:1996, Lainnya, Surat Edaran Bersama Dirjen Anggaran dan Dirjen Bea dan Cukai Dan Dirjen Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: