KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 196 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SERTIFIKASI KONSULTAN
PAJAK PERIODE 2023-2026

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak Periode Tahun 2023-2026;

Mengingat :

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 761) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1203);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK PERIODE 2023-2026. 

KESATU :

Membentuk Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak Periode Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut Panitia, dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:

  1. Komite Pengarah; dan
  2. Komite Pelaksana.

KEDUA :

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan Sertifikasi Konsultan Pajak.

KETIGA :

Susunan keanggotaan Komite Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

a.Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan

Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan
Ketua merangkap anggota
b.Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
Wakil Ketua merangkap anggota
c.Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,
Kementerian Keuangan
Sekretaris merangkap anggota
d.Inspektur I

Inspektorat Jenderal, Kementerian Keuangan.
Anggota
e.Dr. Ruston Tambunan, Ak., CA., S.H., M.Si., M.Int.Tax.,

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia
Anggota
f.Dr. Suherman Saleh, Ak., M.Sc., CA.,

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia
 Anggota
g.Dr. Inayati, M.Si.

Akademisi Universitas Indonesia
Anggota

KEEMPAT :

Komite Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak. 

KELIMA :

Komite Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menetapkan struktur organisasi dan anggota Komite Pelaksana.

KEENAM :

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia:

  1. bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan;
  2. wajib membuat laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik; dan
  3. menyampaikan hasil laporan audit sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Menteri Keuangan paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya.

KETUJUH :

Masa Kerja Panitia ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN :

Setiap anggota Komite Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaporkan kegiatannya selaku anggota Komite Pengarah secara periodik kepada pimpinan unsur masing-masing paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

KESEMBILAN :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

  1. Seketaris Jenderal Kementerian Keuangan;
  2. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
  3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan;
  4. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;
  5. Para Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak Indonesia;
  6. Para anggota Komite Pengarah untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2023
MENTERI KEUANGAN,

Ditandatangani secara elektronik

SRI MULYANI INDRAWATI

http://www.peraturanpajak.com

Jika ada pertanyaan tentang pajak dan ingin berkonsultasi  , silahkan klik:

https://peraturanpajak.com/hubungi-kami/

Tinggalkan Balasan