SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 48/PJ.42/1999

Peraturan Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 48/PJ.42/1999
TENTANG
PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN BAGI WAJIB PAJAK YANG BERUSAHA DALAM  BIDANG PENAMBANGAN UMUM DALAM RANGKA KONTRAK KARYA YANG PENGENAAN PAJAKNYA  BERDASARKAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan perlakuan perpajakan yang bersifat khusus (lex spesialis) bagi Wajib Pajak yang berusaha dalam bidang penambangan umum dalam rangka Kontrak Karya yang pengenaan pajaknya didasarkan pada ketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 1925, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut :

  1. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Penghasilan Kena Pajak yang diterima/diperoleh Wajib Pajak yang berusaha dalam bidang penambangan yang dilakukan dalam rangka perjanjian Kontrak Karya sepanjang Kontrak Karya tersebut masih berlaku pada saat berlakunya Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984, dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 beserta semua aturan pelaksanaannya.

  2. Berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925, jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1967, jo. butir 1 dan 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor D.15.4.3.-03-11-67/MPS-MPO tanggal 25 November 1967 tentang Penentuan Dasar Perhitungan dan Besarnya Pajak Yang Harus Diperhitungkan, Disetorkan dan Dilaporkan Menurut Tata Cara MPS/MPO, dasar penghitungan dan besarnya Pajak Perseroan yang terutang/harus dibayar dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak yang berusaha dalam bidang penambangan dan penggalian ditetapkan sebesar 1 % (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan/masa pajak.

  3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, bagi Wajib Pajak yang berusaha dalam bidang penambangan umum dalam rangka Kontrak Karya yang dikenakan Pajak Perseroan, dasar penghitungan dan besarnya angsuran Pajak Perseroan (MPS) dalam tahun berjalan adalah sebesar 1 % (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan/masa pajak.

Demikian untuk disampaikan kepada para Wajib Pajak yang bersangkutan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd

A. ANSHARI RITONGA

Iklan


Kategori:1999, PPh, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: