KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 31/KM.1/1998

Menimbang :

1. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 665/KMK.01/1997 tanggal 31 Desember 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
2. bahwa untuk kelancaran pelayanan administrasi dipandang perlu mengatur penunjukan jabatan dan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang memiliki cap jabatan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
2. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1997 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
3. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;.
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1998;
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-1104/MK/8/8/1976 tentang Penyeragaman Cap Jabatan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-1685/MK/8/12/1976 tentang Penyeragaman Sistem Penomoran/Pemberian Kode Surat dalam lingkungan Departemen Keuangan.
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 665/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN JABATAN DAN UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK YANG MEMILIKI CAP JABATAN.

Pasal 1

Pasal 2

1. Bagi pejabat lain yang tidak tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, apabila memerlukan cap jabatan dapat menggunakan cap jabatan instansi unit organisasi atasannya;
2. Penggunaan Cap Instansi unit organisasi atasannya harus memperhatikan pelimpahan wewenang sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1085/KMK.01/1996 tanggal 3 Desember 1996.

Pasal 3

Pasal 4

1. Pemberian hak untuk menggunakan cap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 di atas, adalah dalam rangka kelancaran dan ketertiban jalur komunikasi administrasi sehari-hari dalam lingkungan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sesuai tugas dan fungsinya;
2. Penggunaan cap jabatan dalam kaitannya dengan penerbitan dan penandatanganan surat dinas dalam rangka mengadakan komunikasi administrasi keluar lingkungan Departemen Keuangan, harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 6 Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-1685/MK/8/12/1976 tanggal 27 Desember 1976.

Pasal 5

Pasal 6

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Januari 1998
A.N. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd

DONO ISKANDAR DJOJOSUBROTO